Jokowi ke Ridwan Kamil: Percuma Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, tetapi di Provinsi Bapak TBC Tinggi

Kompas.com - 29/01/2020, 20:13 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) saat peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020). Presiden Jokowi meresmikan Terowongan Nanjung sepanjang 230 meter dengan diameter 8 meter yang dibangun sebagai salah satu langkah penanggulangan banjir di kawasan Bandung Selatan. ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISIPresiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) saat peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020). Presiden Jokowi meresmikan Terowongan Nanjung sepanjang 230 meter dengan diameter 8 meter yang dibangun sebagai salah satu langkah penanggulangan banjir di kawasan Bandung Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar tak hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesehatan warganya terutama yang terinfeksi TBC.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka acara Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC 2030 di Cimahi Techno Park, Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Jokowi Sentil Ibu-ibu agar Tak Beli Baju dan Lipstik Pakai Uang PKH

Jokowi menanggapi Ridwan Kamil yang sebelumnya mengakui bahwa Pemprov Jabar masih belum berhasil mengatasi TBC lantaran masih ada kurang lebih 100.000 pengidap TBC di provinsinya.

"Ini mumpung ada Pak Gubernur (Jawa Barat). Saya lihat-lihat banyak gubernur, ini tolong betul-betul saya titip, di daerah juga sama. Percuma pertumbuhan ekonominya baik tetapi di provinsi bapak TBC-nya juga tinggi. Enggak ada artinya, karena apa pun SDM adalah nomor satu," ujar Jokowi.

Ia mengatakan, kesehatan juga menjadi faktor penentu kemajuan bangsa. Sebab, menurut Jokowi, jika masyarakatnya tak sehat, mereka tak bisa bersaing dalam dunia pendidikan dan kerja.

Karenanya, Jokowi juga meminta menteri-menterinya, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengurus masalah kesehatan lewat pembangunan proyek infrastruktur.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Investasi jadi Ancaman bagi Lingkungan Hidup

"Tadi Pak Menteri PU ikut kita sayangnya enggak ikut di ruangan sini. Mau saya perintah bangun rumah-rumah yang sehat segera dikerjakan, terutama di Provinsi Jawa Barat. Tadi Pak gubernur juga sudah meminta itu," ucap Jokowi.

Kepala Negara mengingatkan, menjamin kesehatan masyarakat bukan hanya jadi urusan tenaga medis maupun jajaran Kementerian Kesehatan, melainkan juga tugas kementerian lainnya, seperti Kementerian PUPR. 

"Bukan hanya urus jalan, bukan hanya ngurusin jalan tol. Hal-hal yang tadi saya sampaikan, membangun drainase, sampah, rumah yang sehat itu sangat penting," ucap Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X