Presiden PKS Sohibul Iman Minta Omnibus Law Tak Dibahas Serampangan

Kompas.com - 29/01/2020, 19:48 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Muhammad Sohibul Iman menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019). PKS berkunjung ke PGI guna menjalin komunikasi, sebelumnya PKS juga sempat bertemu dengan pengurus Muhammadiyah. KOMPAS.com/M LUKMAN PABRIYANTOPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Muhammad Sohibul Iman menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019). PKS berkunjung ke PGI guna menjalin komunikasi, sebelumnya PKS juga sempat bertemu dengan pengurus Muhammadiyah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Sohibul Iman menyampaikan pesan kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh agar pembahasan omnibus law dilakukan secara hati-hati.

"PKS berpandangan ini adalah sesuatu yang sangat penting dan karena itu menangani masalah omnibus law harus betul-betul ditangani secara baik. Tidak boleh serampangan," kata Sohibul dalam konferensi pers di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Apalagi, kata Sohibul, omnibus law merupakan barang baru yang akan dikerjakan pemerintah bersama DPR.

"Selain karena ini adalah sesuatu yang baru yang kita introduce di pemerintahan Pak Jokowi, juga tentu akan menimbulkan banyak perubahan-perubahan. Bayangkan 79 undang-undang kemudian disatukan menjadi omnibus law," ujar dia. 

Baca juga: Jokowi Teken Surpres Omnibus Law Perpajakan

Dalam kesempatan itu, Sohibul mengatakan, PKS sekaligus meminta klarifikasi soal beredarnya draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja.

Ia memastikan, PKS akan turut mengawal pembahasan omnibus law di DPR.

"Kalau PKS enggak senang hoaks. Makanya kami cari klarifikasi langsung, seperti apa sih sesungguhnya basis pemikiran omnibus law. Kalau itu bisa kami jaga bersama, tentu nanti kami di DPR akan melakukan pembahasan. Jadi kalau draf seperti ini, maka hasilnya nanti harus lebih baik demi kepentingan bersama," kata Sohibul.

Baca juga: Surya Paloh Maklum jika Omnibus Law Tak Selesai Sesuai Target Jokowi

Mengenai pembahasan omnibus law, Presiden Joko Widodo berharap DPR RI bisa merampungkan pembahasan RUU Omnibus Law tentang Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja dalam waktu 100 hari kerja sejak draf aturan itu diserahkan oleh pemerintah.

Jokowi mengatakan, akan sangat mengapresiasi apabila para wakil rakyat dapat memenuhi harapannya itu.

"Kita harapkan dan sudah saya sampaikan pada DPR, mohon agar ini diselesaikan maksimal 100 hari," kata Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

"Saya akan angkat jempol, dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X