Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Tahunan Komisi Palestina, Indonesia Soroti Konflik yang Kian Buruk

Kompas.com - 29/01/2020, 19:32 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR, Luluk Nur Hamidah, menyoroti situasi konflik Israel-Palestina yang terus memburuk dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini ia sampaikan saat menjadi delegasi DPR yang hadir di pertemuan tahunan Komisi Palestina ke-10 yang digelar di Ouagadougou, Burkina Faso.

“Sejak lebih dari tujuh dekade, perkembangan terbaru masalah Palestina masih tidak menguntungkan Palestina. Situasi Palestina terus memburuk," ujar Luluk melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Didesak Indonesia, DK PBB Keluarkan Status Ilegal Pemukiman Israel di Palestina

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan lain seperti pengakuan Amerika Serikat (AS) atas permukiman ilegal Israel, relokasi Kedutaan Besar AS ke Al Quds Al Sharif (Yerusalem), proposal kesepakatan yang diusulkan AS, dugaan normalisasi negara-negara tetangga Israel dan perpecahan Palestina yang belum terselesaikan.

Kemudian terkait situasi Jalur Gaza yang semakin memburuk.

"Itu semua (menjadi) pukulan telak bagi masa depan Negara Palestina,” ucap Luluk.

Oleh sebab itu, politisi PKB ini menegaskan dukungan penuh Indonesia atas langkah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang akan membuka penyelidikan atas kejahatan Israel.

“Upaya ICC itu harus menjadi perhatian bersama. Saya mendesak parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengambil kontribusi nyata dengan mendorong pemerintah masing-masing untuk mendukung langkah ICC itu,” tutur Luluk. 

Baca juga: RI Protes AS yang Anggap Legal Permukiman Israel di Palestina

Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah saat hadir dalam pertemuan tahunan Komisi Palestina ke-10 yang digelar di Ouagadougou, Burkina Faso. Istimewa Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah saat hadir dalam pertemuan tahunan Komisi Palestina ke-10 yang digelar di Ouagadougou, Burkina Faso.

Selain itu, Luluk juga mengingatkan, permukiman ilegal Israel sebagai ancaman paling berbahaya bagi pembentukan negara Palestina di masa depan.

Menurut dia, langkah tersebut akan mengubah lanskap Palestina baik secara demografis maupun sosial.

Sehingga, pada akhirnya semua tanah Palestina yang diduduki akan dipaksa sebagai bagian dari wilayah Israel.

Sayangnya, kata Luluk, permukiman ilegal Israel terus berlanjut.

Luluk juga menyampaikan keprihatinan terkait kondisi kemanusiaan rakyat Palestina yang semakin terdegradasi.

“Kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan serta kelompok muda Palestina tidak mendapatkan hak-hak yang layak sebagai manusia,” kata dia. 

Baca juga: Menlu RI Dorong Negara OKI Solidkan Dukungan ke Palestina

Merujuk kepada serangkaian persoalan di atas, delegasi Indonesia, menyarankan Komisi Palestina di parlemen OKI untuk membentuk misi khusus berkunjung ke Gaza.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com