Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Investasi jadi Ancaman bagi Lingkungan Hidup

Kompas.com - 29/01/2020, 19:07 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, kebijakan investasi pada 100 hari masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menjadi ancaman bagi kondisi kelestarian lingkungan hidup.

"Yang menjadi catatan sejak dilantik, kami melihat situasinya lebih mengkhawatirkan terhadap ancaman lingkungan hidup," ujar Kepala Desk Politik Walhi Khalisa Khalid seusai diskusi publik di Kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (28/1/2020).

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Ma’ruf: Gebrakan Jokowi Gaet Staf Khusus Milenial

Khalisa menyebut upaya meningkatkan investasi yang dilakukan Presiden Jokowi berpotensi mengancam kondisi lingkungan Indonesia.

Salah satu kebijakan yang dinilai serampangan adalah rencana penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan IMB melalui penerbitan omnibus law, yang bertujuan mempermudah investasi tumbuh di Indonesia.

Khalisa menilai, usaha penghapusan instrumen tersebut justru akan mempertegas jika Jokowi tak peduli terhadap isu lingkungan.

"Sebenarnya wacana-wacana itu yang selalu dimunculkan, karena menganggap instumen lingkungan menghambat investasi," kata Khalisa.

Baca juga: Wakil Menteri ATR/BPN Sebut IMB dan Amdal Penghambat Investasi

Khalisa mengatakan, publik sejak awal sudah dibikin pesimistis terhadap pemulihan lingkungan pada periode kedua Jokowi.

Keraguan publik dimulai pada saat Jokowi dilantik menjadi presiden di DPR, Minggu (20/10/2019). Dalam pidatonya, salah satu yang ditegaskan adalah mengenai investasi.

Menurut Khalisa, sejauh ini komitmen Jokowi terhadap investasi tak dibarengi dengan kebijakan pemulihan lingkungan.

Akibatnya, bencana ekologis pun tak terbendung. Salah satunya bencana ekologis pada awal tahun yang terjadi di sejumlah daerah.

"Seharusnya itu membuka mata pemerintah, bahwa yang harus dilakukan adalah mengoreksi kebijakan ekonomi dan pembangunannya," kata Khalisa.

Baca juga: Soal Rencana Penghapusan IMB dan Amdal, Walhi: Kerusakan Alam Akan Semakin Masif

"(Presiden) mengabaikan fakta, bahwa kita ini dihadapkan bencana ekologis yang semakin masif," kata Khalisa.

Khalisa menegaskan bahwa Jokowi tidak boleh menutup fakta dampak investasi terhadap lingkungan.

Hal itu dilakukan agar Jokowi dapat mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap lingkungan.

"Penyangkalan terhadap kerusakan lingkungan, krisis ekologis, semakin kelihatan di saat seharusnya upaya yang dilakukan adalah pemulihan lingkungan," kata dia.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com