Wapres Sebut Pendekatan Keamanan di Papua Bersifat Sementara

Kompas.com - 29/01/2020, 18:32 WIB
Wapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWapres Maruf Amin saat ditemui wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pendekatan keamanan merupakan salah satu cara pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.

Ma'ruf mengatakan, pemerintah masih terus menyiagakan personel TNI-Polri di Papua, namun sifatnya hanya sementara.

"Pendekatan Papua itu sebenarnya prinsipnya membawa kesejahteraan fisik maupun non fisik, pendidikan, jalan, infrastruktur dan lainnya. Pendekatan keamanan ini dijadikan untuk menyelesaikan," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Pendekatan Keamanan Dinilai Turunkan Kepercayaan Warga Papua kepada Jokowi

Ia mengatakan, penyiagaan aparat keamanan perlu dilakukan karena situasi muncul kerap mengganggu rasa aman masyarakat.

"Maka sementara memang harus dilakukan dengan cara pengamanan tapi sifatnya sementara. Karena itu kalau situasinya sudah kondusif maka tentu keamanan ini akan ditarik," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM: Persoalan Papua Tak Selesai dengan Pendekatan Keamanan

Hal ini, kata Ma'ruf, senada dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Sebab, penanganan melalui pendekatan keamanan di Papua juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan.

"Kalau pun dilakukan terpaksa, untuk membuat keadaan kondusif sementara sifatnya. Mengondisikan dengan baik,"pungkas dia.

Baca juga: Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut, penambahan pasukan ke Papua Barat untuk menciptakan ketenangan bagi masyarakat.

Moeldoko meminta penambahan pasukan ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang negatif.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X