Jokowi Dituding Berkuasa atas KPK dengan Tunjuk Dewas, Ini Pembelaan Wapres

Kompas.com - 29/01/2020, 18:14 WIB
Wapres Maruf Amin Dok: Humas ICMIWapres Maruf Amin

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK dipilih oleh Presiden.

Dengan demikian, Ma'ruf membantah bahwa Presiden Joko Widodo berkuasa penuh terhadap KPK dengan penunjukan Dewan Pengawas KPK. Sebab, penunjukan itu memang merupakan amanat undang-undang.

"Undang-undangnya begitu (Presiden memilih Dewas KPK). Kalau undang-undangnya begitu, Presiden ya, pasti menurut saja," kata Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Dewan Pengawas Berkomitmen Menahan Laju Pelemahan KPK

Ia mengatakan, Presiden pun telah menunjuk Dewan Pengawas KPK sesuai aturan yang ada.

Akan tetapi, dia tidak bisa memastikan apakah penunjukan itu akan memperkuat atau memperlemah KPK. Ini termasuk nasib lembaga antirasuah itu pasca-revisi UU KPK.

"Nah kita lihat saja nanti, bagaimana KPK dengan dewas dan UU yang baru ini seperti apa. Kita lihat dulu. Nanti apakah betul ada pelemahan atau tambah kuat, ya nanti kita lihat," kata dia.

Adapun, Dewas KPK yang dipilih Presiden Jokowi pada periode ini merupakan lima orang yang sebelumnya sudah dikenal publik.

Mereka adalah peneliti LIPI Syamsuddin Haris, mantan pimpinan KPK Tumpak Panggabean, mantan Hakim Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho, dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono.

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Diminta Usut Kebocoran Sprinlidik hingga ke Tangan Masinton

Dewan pengawas merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.

Untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung.

Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

Belum lama ini, Presiden Jokowi juga menandatangani Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, Senin (6/1/2020), perpres itu mengatur dewan pengawas membentuk organ pelaksana yang disebut dengan Sekretariat Dewan Pengawas KPK.

Sekretariat Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas. Secara administratif, Dewan Pengawas dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPK.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Stafsus Sebut Jokowi Pertimbangkan Tak Teruskan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Wabah Covid-19, PLN Pastikan Ketersediaan Listrik di Tempat Karantina Pasien

Nasional
Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Pemerintah: Tempat Paling Aman dari Penularan Covid-19 adalah Rumah

Nasional
Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Dibantah, Pernyataan Ngabalin yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19

Nasional
ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

ICW Sebut Perppu Stabilitas Ekonomi Beri Impunitas bagi Pejabat Pengambil Kebijakan

Nasional
Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X