Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2020, 16:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengharapkan polemik yang terjadi di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI bisa segera dituntaskan.

Ma'ruf mengatakan, penyebab konflik yang terjadi di tubuh stasiun televisi tertua di Indonesia ini harus diketahui.

"Kita harapkan harus tuntas apa sebabnya konflik itu (terjadi). Apa ada aturan yang bisa menyebabkan terjadinya konflik atau semata-mata karena persoalan pribadi, sikap masing-masing orang," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Tak Terima Dipecat, Helmy Yahya Akan Gugat Dewas TVRI

Ia mengatakan, sejauh ini untuk menyelesaikan polemik TVRI tersebut pemerintah sudah turun tangan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Akan kita lihat lebih jauh," kata dia.

Diketahui, polemik TVRI dimulai dengan penonaktifan sementara Direktur Utama TVRI Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas TVRI.

Belum lama ini Dewan Pengawas TVRI pun secara resmi mencopot jabatan Helmy Yahya sebagai direktur utama.

Salah satu alasan pemecatannya adalah karena Helmy Yahya telah membeli hak siar Liga Inggris.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Baru dari Negara Lain

KPK: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Baru dari Negara Lain

Nasional
Sidang DKPP soal Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda saat Hendak Putar Video Bukti

Sidang DKPP soal Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda saat Hendak Putar Video Bukti

Nasional
Ridwan Kamil Nilai Istrinya Punya Kapasitas Jadi Pemimpin Bandung

Ridwan Kamil Nilai Istrinya Punya Kapasitas Jadi Pemimpin Bandung

Nasional
Dukung Richard Eliezer, Ikatan Alumni FH Trisakti Ajukan 'Amicus Curiae' ke PN Jakarta Selatan

Dukung Richard Eliezer, Ikatan Alumni FH Trisakti Ajukan "Amicus Curiae" ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Hasil Musra Jateng, Ganjar Jadi Capres Sekaligus Cawapres Paling Diinginkan

Hasil Musra Jateng, Ganjar Jadi Capres Sekaligus Cawapres Paling Diinginkan

Nasional
Tiga Saksi Kecurangan Pemilu Urung Bicara di Sidang DKPP, Ditunda Pekan Depan

Tiga Saksi Kecurangan Pemilu Urung Bicara di Sidang DKPP, Ditunda Pekan Depan

Nasional
KPK Periksa Tukang Cukur Lukas, Dalami Perintah Berangkat ke Singapura dan Aliran Dana

KPK Periksa Tukang Cukur Lukas, Dalami Perintah Berangkat ke Singapura dan Aliran Dana

Nasional
Panglima TNI: Dari Awal Kami Larang Susi Air Mendarat di Bandara Paro, Ternyata Mereka Memaksa

Panglima TNI: Dari Awal Kami Larang Susi Air Mendarat di Bandara Paro, Ternyata Mereka Memaksa

Nasional
Geledah Rumah Pejabat dan Kantor Dinas PUPR Papua, KPK Amankan CCTV

Geledah Rumah Pejabat dan Kantor Dinas PUPR Papua, KPK Amankan CCTV

Nasional
Polri Koordinasi dengan Pemerintah Selandia Baru Terkait Penyelamatan Pilot Susi Air di Papua

Polri Koordinasi dengan Pemerintah Selandia Baru Terkait Penyelamatan Pilot Susi Air di Papua

Nasional
Gerindra Ingin Belajar dari Golkar, PDI-P dan PKB agar Menang Pemilu 2024

Gerindra Ingin Belajar dari Golkar, PDI-P dan PKB agar Menang Pemilu 2024

Nasional
Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, Kapolri: Semua Penumpang Sudah Bisa Dievakuasi

Pesawat Susi Air Dibakar di Nduga, Kapolri: Semua Penumpang Sudah Bisa Dievakuasi

Nasional
Dorong MK Pertimbangkan Pandangan DPR, Sufmi Dasco: Banyak Rakyat Ingin Sistem Pemilu Terbuka

Dorong MK Pertimbangkan Pandangan DPR, Sufmi Dasco: Banyak Rakyat Ingin Sistem Pemilu Terbuka

Nasional
DPR Perpanjang Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Narkotika

DPR Perpanjang Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Narkotika

Nasional
Sidang DKPP, PKN di Sangihe Awalnya Gagal Verifikasi Lalu Lolos Setelah Ada Atensi KPU Pusat

Sidang DKPP, PKN di Sangihe Awalnya Gagal Verifikasi Lalu Lolos Setelah Ada Atensi KPU Pusat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.