Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa WNI di Wuhan Belum Dievakuasi? Ini Jawaban Jokowi...

Kompas.com - 29/01/2020, 15:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

CIMAHI, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan opsi mengavakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terisolasi di Kota Wuhan, China, setelah mewabahnya virus corona.

Namun, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa evakuasi belum dapat dilakukan lantaran Pemerintah China masih menutup akses Wuhan dan sejumlah kota di Provinsi Hubei.

"Yang berkaitan dengan evakuasi WNI kita yang ada di Wuhan dan 15 kota lain, tentu saja pemerintah memiliki opsi evakuasi. Tapi sekali lagi, kota-kota itu masih dikunci," ujar Presiden Jokowi di sela kunjungan kerja di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Evakuasi WNI di Wuhan Masih Menunggu Sikap Pemerintah China

Oleh sebab itu, langkah yang saat ini ditempuh Pemerintah Indonesia yakni memastikan bahwa semua WNI di kota tersebut terpenuhi kebutuhan logistiknya.

Ia sekaligus mengimbau kepada WNI yang terisolasi di Wuhan untuk menjaga kesehatan agar tidak terinfeksi virus tersebut.

"Sudah berkali-kali saya sampaikan, yang paling penting kita waspada dan hati-hati ya," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi sendiri sudah menginstruksikan agar KBRI terus memantau kondisi WNI di Wuhan dan sejumlah kota lain di China.

Baca juga: Wabah Virus Corona, BNPB Kirim 10.000 Masker untuk WNI di China

"Yang paling penting komunikasi antara KBRI dengan mahasiswa dan masyarakat yang ada di sana selalu terjalin baik. Ini nanti mungkin dalam empat lima hari baru urusan logistik yang akan dicarikan solusinya," lanjut Presiden Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri merespons berita tentang permintaan WNI di Wuhan untuk dievakuasi.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Fauzisyah mengatakan, semua kebijakan terkait WNI di Wuhan akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan yang masih terus dibahas.

Baca juga: Kemenlu Gelontorkan Rp 133 Juta Bagi 243 WNI yang Terisolasi di China

Menurut Fauzisyah, berdasarkan pantauan KBRI, secara umum WNI di Wuhan dalam kondisi baik.

Jumlah WNI di Wuhan sendiri saat ini adalah sebanyak 93 orang.

"Segala pilihan kebijakan dengan menyesuaikan dengan perkembangan di lapangan terus dibahas. Secara umum dari pantauan KBRI, mereka masih dalam kondisi baik," kata Teuku kepada Kompas.com, Minggu (26/1/2020).

Terkait apakah akan ada rencana evakuasi WNI di Wuhan, Teuku masih enggan menyimpulkan hal itu.

Baca juga: Pemerintah Masih Matangkan Proses Evakuasi WNI yang Terisolasi di China

Fauzisyah mengatakan, pihaknya masih menunggu telaah dari KBRI di China untuk mengambil keputusan.

Saat ini, Kemenlu sendiri terus menjalin komunikasi yang baik dengan para WNI di Wuhan ataupun pemerintah pusat dan daerah China.

"(Pemerintah) tidak sekadar memantau, tapi berkomunikasi terus-menerus dengan WNI kita di sana. Juga berkonsultasi dari waktu ke waktu dengan pemerintah pusat dan daerah China," ujar Teuku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com