Mengapa WNI di Wuhan Belum Dievakuasi? Ini Jawaban Jokowi...

Kompas.com - 29/01/2020, 15:46 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) saat peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020). Presiden Jokowi meresmikan Terowongan Nanjung sepanjang 230 meter dengan diameter 8 meter yang dibangun sebagai salah satu langkah penanggulangan banjir di kawasan Bandung Selatan. ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISIPresiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) saat peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020). Presiden Jokowi meresmikan Terowongan Nanjung sepanjang 230 meter dengan diameter 8 meter yang dibangun sebagai salah satu langkah penanggulangan banjir di kawasan Bandung Selatan.

CIMAHI, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan opsi mengavakuasi warga negara Indonesia ( WNI) yang terisolasi di Kota Wuhan, China, setelah mewabahnya virus corona.

Namun, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa evakuasi belum dapat dilakukan lantaran Pemerintah China masih menutup akses Wuhan dan sejumlah kota di Provinsi Hubei.

"Yang berkaitan dengan evakuasi WNI kita yang ada di Wuhan dan 15 kota lain, tentu saja pemerintah memiliki opsi evakuasi. Tapi sekali lagi, kota-kota itu masih dikunci," ujar Presiden Jokowi di sela kunjungan kerja di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Evakuasi WNI di Wuhan Masih Menunggu Sikap Pemerintah China

Oleh sebab itu, langkah yang saat ini ditempuh Pemerintah Indonesia yakni memastikan bahwa semua WNI di kota tersebut terpenuhi kebutuhan logistiknya.

Ia sekaligus mengimbau kepada WNI yang terisolasi di Wuhan untuk menjaga kesehatan agar tidak terinfeksi virus tersebut.

"Sudah berkali-kali saya sampaikan, yang paling penting kita waspada dan hati-hati ya," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi sendiri sudah menginstruksikan agar KBRI terus memantau kondisi WNI di Wuhan dan sejumlah kota lain di China.

Baca juga: Wabah Virus Corona, BNPB Kirim 10.000 Masker untuk WNI di China

"Yang paling penting komunikasi antara KBRI dengan mahasiswa dan masyarakat yang ada di sana selalu terjalin baik. Ini nanti mungkin dalam empat lima hari baru urusan logistik yang akan dicarikan solusinya," lanjut Presiden Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri merespons berita tentang permintaan WNI di Wuhan untuk dievakuasi.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Fauzisyah mengatakan, semua kebijakan terkait WNI di Wuhan akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan yang masih terus dibahas.

Baca juga: Kemenlu Gelontorkan Rp 133 Juta Bagi 243 WNI yang Terisolasi di China

Menurut Fauzisyah, berdasarkan pantauan KBRI, secara umum WNI di Wuhan dalam kondisi baik.

Jumlah WNI di Wuhan sendiri saat ini adalah sebanyak 93 orang.

"Segala pilihan kebijakan dengan menyesuaikan dengan perkembangan di lapangan terus dibahas. Secara umum dari pantauan KBRI, mereka masih dalam kondisi baik," kata Teuku kepada Kompas.com, Minggu (26/1/2020).

Terkait apakah akan ada rencana evakuasi WNI di Wuhan, Teuku masih enggan menyimpulkan hal itu.

Baca juga: Pemerintah Masih Matangkan Proses Evakuasi WNI yang Terisolasi di China

Fauzisyah mengatakan, pihaknya masih menunggu telaah dari KBRI di China untuk mengambil keputusan.

Saat ini, Kemenlu sendiri terus menjalin komunikasi yang baik dengan para WNI di Wuhan ataupun pemerintah pusat dan daerah China.

"(Pemerintah) tidak sekadar memantau, tapi berkomunikasi terus-menerus dengan WNI kita di sana. Juga berkonsultasi dari waktu ke waktu dengan pemerintah pusat dan daerah China," ujar Teuku.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X