Kompas.com - 29/01/2020, 13:16 WIB
Terdakwa Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Sidang kasus suap penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut dan lokasi proyek reklamasi di pesisir Tanjung Playu, Batam tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc. ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJATerdakwa Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Sidang kasus suap penerbitan Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut dan lokasi proyek reklamasi di pesisir Tanjung Playu, Batam tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Acara open house Lebaran dan umrah keluarga Nurdin Basirun ketika menjabat Gubernur Kepulauan Riau ternyata salah satunya bersumber dari APBD.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Umum Kepulauan Riau Martin Luther Maromon saat menjadi saksi untuk Nurdin yang berstatus terdakwa kasus dugaan suap terkait izin pemanfaatan ruang laut dan penerimaan gratifikasi.

Di depan hakim, awalnya Martin mengakui terdapat anggaran dari bironya yang dianggarkan untuk biaya open house Lebaran dan umrah Nurdin sekeluarga.

"Pertama, untuk kegiatan open house tahun 2017 kepada penyelenggara open house-nya, open house gubernur," ujar Martin bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Dua Pengusaha Tak Tahu Anak Buahnya Serahkan Uang ke Bawahan Nurdin Basirun

"Saya memberikan ke panitianya Rp 30 juta. Itu kebetulan kebiasaan saja, karena hampir semua (satuan perangkat daerah) memberikan, jadi kami memberikan," lanjut dia.

Uang itu salah satunya diberikan untuk anak-anak yatim yang hadir di acara open house. Uang itu disiapkan dalam pecahan Rp 20.000 dan dimasukkan ke dalam amplop.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada hari raya Idul Fitri tahun 2018 juga demikian. Martin mengakui bahwa ada uang APBD yang diserahkan kepada Kepala Tata Usaha Pimpinan Nyi Osih.

Meski demikian, Martin tidak menyebut jumlah uang yang diserahkan untuk kegiatan open house Lebaran tersebut.

"Sama, karena untuk kegiatan open house diperlukan untuk diberikan amplop untuk anak- anak yatim dan sebagainya," ujar dia.

Pola yang sama kembali dilakukan pada open house hari raya Idul Fitri tahun 2019.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X