Anggota Komisi III DPR Pertanyakan Alasan Yasonna Copot Ronny Sompie

Kompas.com - 29/01/2020, 09:17 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mempertanyakan alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mencopot Ronny Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

Menurut Hinca, pencopotan Ronny Sompie tak serta-merta akan menyelesaikan pencarian eks caleg PDI-P Harun Masiku yang masih simpang siur keberadaannya.

"Saya akan tetap mempertanyakan dalam rapat yang akan datang dengan Kemenkumham apa sebenarnya yang salah dan sistemnya," kata Hinca di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

"Jadi tidak cukup hanya mencopot, harus dijelaskan apa yang terjadi dan apakah ada mens rea atau niat buruknya atau ada kesengajaan atau tidak sengaja," ujar dia.

Baca juga: Yasonna Copot Ronny Sompie, ICW: Lebih Baik Yasonna Juga Dicopot

Hinca mengakui bahwa pencopotan Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi memang merupakan wewenang Yasonna.

Namun, menurut Hinca, publik harus mendapatkan fakta yang sebenar-benarnya mengenai pencarian Harun Masiku.

Ia khawatir ketidakjelasan informasi soal keberadaan Harun Masiku akan jadi citra buruk tersendiri bagi lembaga Kemenkumham.

"Publik harus tahu seterang-terangnya apa yang terjadi. Karena ini soal keluar masuknya orang dari dalam Indonesia keluar dan dari luar ke dalam," kata Hinca.

"Kalau Harun Masiku saja tak terdeteksi atau tak jelas informasinya, bayangkan kalau orang orang lain yang membahayakan negeri ini. Persoalan imigrasi ini persoalan yang sangat serius," tuturnya.

Baca juga: Ombudsman Klarifikasi soal Harun Masiku ke Ditjen Imigrasi

Diberitakan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencopot Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi.

Yasonna mencopot Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi agar memudahkan penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan buron kasus korupsi penetapan anggota DPR terpilih dari PDI-P, yakni Harun Masiku.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti. Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Yasonna sebelumnya meminta dibentuk tim independen yang memeriksa kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Tim tersebut nantinya diisi oleh Direktorat Siber Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), dan Ombudsman.

Baca juga: Copot Ronny Sompie, Yasonna Ingin Tak Ada Konflik Kepentingan Usut Keimigrasian Harun Masiku

Yasonna berharap keempat lembaga tersebut bisa bekerja sama mengungkap penyebab terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia saat ia tersangkut kasus suap tersebut.

Menurut Yasonna, ketika Ronny Sompie tak lagi menjabat Dirjen Imigrasi, maka penyelidikan bisa terlaksana dengan baik.

"Artinya difungsionalkan supaya tim independen ini bisa berjalan dengan baik. Karena saya mau ini betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC bandara terminal 2," kata Yasonna, yang juga politisi PDI-P.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Anies Baswedan Susun Aturan PSSB Secara Detail

Komnas HAM Minta Anies Baswedan Susun Aturan PSSB Secara Detail

Nasional
Program 'Tak Rela Lapar' Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Program "Tak Rela Lapar" Dompet Dhuafa Sasar 1 Juta Jiwa Terdampak Covid-19

Nasional
Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 per Bulan

Jokowi: Sopir Taksi, Bus, Truk dan Kernet Akan Dapat Insentif Rp 600.000 per Bulan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Siapkan Jaring Pengaman Sosial Hadapi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Siapkan Jaring Pengaman Sosial Hadapi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Tak Pecat Karyawan di Tengah Wabah Covid-19

Jokowi Minta Pengusaha Tak Pecat Karyawan di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Jangan Ada Blokade Jalan yang Ganggu Distribusi Logistik

Kapolri Minta Jangan Ada Blokade Jalan yang Ganggu Distribusi Logistik

Nasional
Lebih dari 18 Ribu Orang Mendaftar sebagai Relawan Penanggulangan Covid-19

Lebih dari 18 Ribu Orang Mendaftar sebagai Relawan Penanggulangan Covid-19

Nasional
337 Kasus Baru Covid-19 dari 14 Provinsi: 236 di DKI dan Perdana di NTT

337 Kasus Baru Covid-19 dari 14 Provinsi: 236 di DKI dan Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 193 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Pemerintah Terima Donasi Rp 193 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Jubir Pemerintah: Lebih dari 35.000 Dokter Tangani Pasien Covid-19

Jubir Pemerintah: Lebih dari 35.000 Dokter Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Komnas HAM: Buruh Berhak Digaji di Kondisi Darurat

Komnas HAM: Buruh Berhak Digaji di Kondisi Darurat

Nasional
Jokowi: Tidak Bisa Begitu Saja Melarang, Ada yang Mudik karena Alasan Ekonomi

Jokowi: Tidak Bisa Begitu Saja Melarang, Ada yang Mudik karena Alasan Ekonomi

Nasional
Jokowi: Bantuan Tunai Rp 1,8 Juta Akan Disalurkan ke 9 Juta Keluarga

Jokowi: Bantuan Tunai Rp 1,8 Juta Akan Disalurkan ke 9 Juta Keluarga

Nasional
Dompet Dhuafa Turun Tangan Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Dompet Dhuafa Turun Tangan Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X