Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua Komisi I DPR Desak Pemerintah Evakuasi WNI di Wuhan

Kompas.com - 29/01/2020, 09:11 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengevakuasi 243 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terisolasi di lokasi terdampak virus corona di China.

Hal itu dia sampaikan usai berkunjung ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri, Senin (27/1/2020).

"Kami meminta Kemenlu dan KBRI terus berkomunikasi setiap hari untuk memastikan kondisi kesehatan, kebutuhan logistik, dan mengupayakan evakuasi 243 WNI di provinsi yang diisolasi, termasuk 12 Mahasiswa Aceh yang ada di Kota Wuhan," kata Riefky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/1/2020).

Baca juga: Mahasiswa Indonesia di Wuhan Tolak Bantuan Bersifat Kedaerahan

Mewakili Kementerian Luar Negeri, Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah belum memberikan jawab terkait evakuasi WNI dari China.

Dia hanya memastikan, pemerintah akan terus memantau kondisi WNI yang terisolasi di China dan terus berkomunikasi dengan pemerintah China untuk memantau kondisi terkini dari WNI.

"Pemerintah RI melalui Kemenlu terus memantau dan berkoordinasi dengan Pemerintah Tiongkok dan Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok terkait pemantauan kondisi WNI di Tiongkok, khususnya Provinsi Hubei termasuk Kota Wuhan," ujar Faizasyah.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah sudah membuat rencana untuk mengevakuasi WNI dari lokasi terdampak wabah virus corona di China.

Namun, kata dia, evakuasi harus dikoordinasikan dengan pemerintah China terlebih dahulu.

"Pertanyaan berikutnya adalah opsi evakuasi. Opsi tersebut kita sudah bikin semua rencananya, sekali lagi kita terus berkoordinasi dengan otoritas Tiongkok, kondisi lock down itu yang memerlukan perhatian kita semua," kata Retno di Kantor Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat (28/1/2020).

Retno menjelaskan, kondisi lock down atau isolasi yang dibuat pemerintah China menyulitkan pemerintah Indonesia untuk melakukan evakuasi WNI.

Maka dari itu, pemerintah tengah berkoordinasi terus menerus dengan pemerintah China.

"Kemarin pagi saya berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Australia. Dan Australia juga sedang menyusun opsi evakuasi dan kondisinya kita tahu semua lock down ada aturan yang harus dipenuhi," ujarnya.

"Termasuk aturan karantina sebelum keberangkatan setelah ketibaan," lanjutnya.

Baca juga: WNI yang Sakit di Wuhan Enggan ke RS, Khawatir Dikarantina dan Ditelantarkan

Kendati demikian, Retno memastikan pemerintah akan tetap berusaha maksimal melindungi WNI yang ada di lokasi terdampak wabah virus corona.

"Jadi sekali lagi kita memberikan perhatian besar, kira upaya semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan kesehatan keselamatan an juga keperluan bagi WNI kita terutama yang berada di titik karantina yang saya sebutkan tadi," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com