Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Nilai Belum Perlu Tindakan Darurat Terkait Corona

Kompas.com - 29/01/2020, 06:18 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai, sejauh ini belum perlu tindakan darurat yang perlu dilakukan pemerintah terkait penyebaran virus corona.

"Jadi, (soal) Corona udah dirapatkan tadi di tingkat PMK lintas menteri. Kesimpulannya, kita belum perlu melakukan tindakan-tindakan darurat, karena ndak ada indikasi darurat itu sekarang," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Menurut dia, pemerintah sudah menyusun tahapan-tahapan langkah terkait virus Corona dan saat ini baru tahap pertama, yakni mengantisipasi dan menghalau virus masuk.

Baca juga: Soal Virus Corona, Pemerintah Nilai Belum Perlu Evakuasi WNI di China

Langkah antisipasi dilakukan, kata Mahfud, dengan memeriksa orang-orang yang datang ke Indonesia dan berpotensi terjangkit virus itu.

Dalam tahap ini, pemerintah juga menyiapkan sejumlah rumah sakit untuk penanganan kasus.

"Tindakan darurat, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan belum masuk ke situ. Tahapnya baru di satu," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Pemerintah, kata dia, juga belum berencana mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Wuhan.

"Belum, belum dipikirkan. Karena belum ada negara lain pun yang evakuasi," katanya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan, hingga Selasa sore, belum ada masyarakat di Indonesia yang positif terpapar virus corona.

"Sampai hari ini belum ada pasien yang positif," kata Terawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sekitar pukul 15.05 WIB.

Terawan mengakui ada sejumlah pasien yang terindikasi terpapar virus corona tengah dirawat di rumah sakit di sejumlah daerah.

Namun, sampai saat ini hasil perawatan belum menunjukkan bahwa mereka terpapar virus yang pertama kali muncul di Wuhan, China, itu.

"Kalau yang dirawat masih ada, tapi yang positif belum. Semua masih diperiksa. Nanti pun kalau hasilnya apa kita akan kemukakan apa adanya," sambungnya.

Baca juga: Wabah Virus Corona Mulai Ganggu Persiapan Olimpiade Tokyo 2020

Kementerian Kesehatan juga menyiapkan sejumlah lokasi yang dapat dipakai manakala dibutuhkan sebuah tempat isolasi khusus bagi pasien terjangkit virus corona.

"Di Jakarta, kita siapkan tiga rumah sakit, mulai dari RS Sulianti Saroso, RSPAD, RS Persahabatan yang punya chamber ketahanan negatif dan punya gedung-gedung untuk isolasi, satu gedung bisa mengisolasi 100-200 orang," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com