Yasonna Sebut Pemerintah Tak Bisa Asal Cabut Bebas Visa China

Kompas.com - 29/01/2020, 05:49 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama. ANTARA FOTO/RENO ESNIRMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah tak bisa asal mencabut kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara China yang datang ke Indonesia untuk mencegah penyebaran virus corona.

Hal itu disampaikan Yasonna menanggapi permintaan anggota Komisi I DPR yang meminta hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia.

"Ada permintaan itu kami harus selektif juga. Nanti kami akan bicarakan secara spesifik lagi. Ada permintaan itu tapi kan enggak boleh jadi ada permanen itu. Belum dilaporkan sama Dirjen Imigrasi," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Antisipasi Virus Corona, Apa Saja Langkah Pemerintah Indonesia?

Ia pun mengatakan tak semua provinsi dan kota di China terjangkit virus corona sehingga pemerintah Indonesia tak bisa memukul rata dengan mencabut kebijakan bebas visa kunjungan tersebut.

Yasonna menambahkan, pencabutan visa bebas kunjungan bahkan bisa berdampak pada hubungan diplomatis antara Indonesia dan China.

"Kan ini kebijakan tidak semua daerah (di China terjangiit). Kita harus selektif. Tidak semua daerah terimplikasi. Nanti kan kita harus pikirkan juga hubungan-hubingan diplomatik," ujar Yasonna.

"Tapi kami memang paham ini mengagetkan bukan hanya Indonesia tapi banyak negara, kita harapkan bisa diselesaikan oleh pemerintah Tiongkok," lanjut dia.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Charles Honoris meminta pemerintah mempertimbangkan untuk mencabut fasilitas bebas visa kunjungan bagi warga negara China ke Indonesia.

Menurut dia, hal ini merupakan salah satu rangkaian upaya pencegahan yang bisa dilakukan pemerintah agar virus corona tak masuk ke wilayah RI.

"Upaya pemerintah untuk mencegah masuknya virus corona ke Indonesia harus dilakukan secara sistematis. Tidak hanya sekadar memperketat pintu masuk bandara/pelabuhan atau menerbitkan travel advice buat WNI, tetapi juga memberlakukan kembali visa kepada WN China yang ingin melalukan perjalanan ke Indonesia," kata Charles, Selasa (28/1/2020).

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan TImbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Sebaran 181 Kasus Baru Covid-19, Pasien Bertambah di 13 Provinsi

Nasional
Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Kemenkes: Pembatasan Sosial Berskala Besar Beda dengan Karantina

Nasional
Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Cegah Covid-19 Saat Mudik, Harga Tiket Naik dan Penumpang Dibatasi

Nasional
Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Sebaran Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.124 Kasus

Nasional
Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 14, Total 164 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Polri Bakal Sanksi Siapa Pun yang Halangi Petugas Tangani Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

UPDATE: Tambah 7, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 198 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X