Menteri LHK Dalami Dampak Revitalisasi Monas pada Kerusakan Lingkungan

Kompas.com - 28/01/2020, 18:40 WIB
Politisi Partai Nasdem Siti Nurbaya Bakar usai dipanggil Presiden Joko Widodo membicarakan posisi menteri KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPolitisi Partai Nasdem Siti Nurbaya Bakar usai dipanggil Presiden Joko Widodo membicarakan posisi menteri
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebut pihaknya tengah mendalami dampak revitalisasi Monas terhadap lingkungan. Kementerian LHK akan memeriksa apakah revitalisasi yang dilakukan dengan menebang 190 pohon di kawasan Monas itu merusak lingkungan atau tidak.

"Pekerjaan fisik yang sudah menebang pohon itu dari aspek lingkungan juga sedang didalami secara keahlian dalam kaitan dengan apakah ini masuk kepada kerusakan lingkungan," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Hentikan Sementara Revitalisasi Monas Sampai Dapat Izin

Siti memastikan ada sanksi jika revitalisasi yang dilakukan pemerintah provinsi DKI terbukti membawa dampak kerusakan pada lingkungan.

Kendati demikian ia belum bisa memastikan sanksi apa yang diberikan karena akan tergantung dari hasil pemeriksaan KLHK.

"Tergantung hasil pemeriksaannya kalau ada indikasi-indikasi pelanggarannya dan kelihatan pelanggarannya menurut pasal apa, ketentuan apa, sanksinya pasti ada," kata dia.

Baca juga: Revitalisasi Monas, Timbulkan Polemik tapi Tetap Jalan Terus...

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Selain berpotensi membawa dampak buruk bagi lingkungan, Siti juga menyebut revitalisasi Monas dilakukan tak sesuai prosedur.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995, seharusnya revitalisasi dilakukan setelah mendapat persetujuan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Komisi Pengarah itu diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK juga menjadi salah satu anggotanya.

Namun menurut Siti, revitalisasi Monas kali ini dikerjakan tanpa meminta izin Komisi Pengarah.

"Terlihat sekali indikasi bahwa pekerjaan yang secara fisik sudah dilakukan di Monas itu tidak sesuai prosedur," katanya. 

Baca juga: Rapat Komisi II, Mensesneg Dicecar Pertanyaan Terkait Revitalisasi Monas

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Nasional
Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Nasional
Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Nasional
Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Nasional
Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Nasional
Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Nasional
Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Nasional
Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Nasional
ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Nasional
LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

Nasional
Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Nasional
Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Nasional
Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.