Di Hadapan Jokowi, Anwar Usman Singgung Pengurangan Anggaran MK Lebih dari 50 Persen

Kompas.com - 28/01/2020, 18:30 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APresiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyinggung soal pengurangan alokasi anggaran lembaganya untuk tahun 2020.

Pengurangan anggaran hingga lebih dari separuh ini disampaikan Anwar di hadapan Presiden Joko Widodo.

"Untuk 2020, MK hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 246.215.842.000," ujar Anwar saat menyampaikan paparan dalam sidang sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Banyak Putusan MK Tak Dipatuhi, Anwar Usman: Pembangkangan Konstitusi

Jumlah ini, lanjut dia, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2019 lalu.

"Bahkan tidak sampai separuh jika dibandingkan alokasi anggaran 2019, yakni sebesar Rp 539.645.401.000," ungkap Anwar.

Anwar menjelaskan, alokasi anggaran 2020 tersebut nantinya akan dialokasikan untuk membiayai sejumlah kegiatan prioritas MK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: MK: UU Pemilu dan UU KPK Baru Paling Banyak Digugat Selama 2019

Utamanya, untuk penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 dan peningkatan kualitas putusan.

"Pada 2020, prioritas yang dikedepankan tetap kepada dukungan pelaksanaan fungsi dan peran MK dalam mewujudkan demokrasi berkeadilan, termasuk untuk menghadapi potensi perkara perselisihan hasil pilkada," kata Anwar.

Dikonfirmasi secara terpisah, Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah mengatakan pihaknya meminta saat ini mengupayakan meminta tambahan anggaran kepada pemerintah.

"Sekarang kami sedang berupaya meminta tambahan anggaran, kalau ada kaitannya dengan pilkada 2020 itu," kata Guntur.

Baca juga: Jokowi Apresiasi MK Transparan Tangani Sengketa Pilpres

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 6.186, Total Kasus Sembuh Covid-19 Kini 3.989.326

UPDATE: Bertambah 6.186, Total Kasus Sembuh Covid-19 Kini 3.989.326

Nasional
UPDATE: Bertambah 145, Total Pasien Covid-19 Meninggal 140.468 Orang

UPDATE: Bertambah 145, Total Pasien Covid-19 Meninggal 140.468 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.234, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.190.765

UPDATE: Bertambah 2.234, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 4.190.765

Nasional
Coldplay Ajak Jokowi Komitmen soal Iklim, Ini Respons Istana

Coldplay Ajak Jokowi Komitmen soal Iklim, Ini Respons Istana

Nasional
Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Nasional
Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Nasional
Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Nasional
Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.