Di Hadapan Jokowi, Anwar Usman Singgung Pengurangan Anggaran MK Lebih dari 50 Persen

Kompas.com - 28/01/2020, 18:30 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APresiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyinggung soal pengurangan alokasi anggaran lembaganya untuk tahun 2020.

Pengurangan anggaran hingga lebih dari separuh ini disampaikan Anwar di hadapan Presiden Joko Widodo.

"Untuk 2020, MK hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 246.215.842.000," ujar Anwar saat menyampaikan paparan dalam sidang sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Banyak Putusan MK Tak Dipatuhi, Anwar Usman: Pembangkangan Konstitusi

Jumlah ini, lanjut dia, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2019 lalu.

"Bahkan tidak sampai separuh jika dibandingkan alokasi anggaran 2019, yakni sebesar Rp 539.645.401.000," ungkap Anwar.

Anwar menjelaskan, alokasi anggaran 2020 tersebut nantinya akan dialokasikan untuk membiayai sejumlah kegiatan prioritas MK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: MK: UU Pemilu dan UU KPK Baru Paling Banyak Digugat Selama 2019

Utamanya, untuk penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 dan peningkatan kualitas putusan.

"Pada 2020, prioritas yang dikedepankan tetap kepada dukungan pelaksanaan fungsi dan peran MK dalam mewujudkan demokrasi berkeadilan, termasuk untuk menghadapi potensi perkara perselisihan hasil pilkada," kata Anwar.

Dikonfirmasi secara terpisah, Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah mengatakan pihaknya meminta saat ini mengupayakan meminta tambahan anggaran kepada pemerintah.

"Sekarang kami sedang berupaya meminta tambahan anggaran, kalau ada kaitannya dengan pilkada 2020 itu," kata Guntur.

Baca juga: Jokowi Apresiasi MK Transparan Tangani Sengketa Pilpres

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.