Tiga Hal yang Dinilai jadi Sebab Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kompas.com - 28/01/2020, 17:45 WIB
Toleransi dan kebebasan beragama. Sejumlah warga berjalan menuju Masjid Istiqlal untuk melaksanakan Salat Idul Adha seusai memarkir kendaraan bermotornya di Gereja Katedral, Jakarta, Minggu (11/8/2019). Otoritas Gereja Katedral di Jakarta selain menyediakan halaman gereja sebagai tempat parkir bagi warga muslim yang melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal juga mengubah jadwal ibadah misa Minggu dari pukul 06.00 WIB menjadi pukul 10.00 WIB untuk menghormati umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha pada Minggu, 11 Agustus 2019. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARToleransi dan kebebasan beragama. Sejumlah warga berjalan menuju Masjid Istiqlal untuk melaksanakan Salat Idul Adha seusai memarkir kendaraan bermotornya di Gereja Katedral, Jakarta, Minggu (11/8/2019). Otoritas Gereja Katedral di Jakarta selain menyediakan halaman gereja sebagai tempat parkir bagi warga muslim yang melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal juga mengubah jadwal ibadah misa Minggu dari pukul 06.00 WIB menjadi pukul 10.00 WIB untuk menghormati umat muslim yang merayakan Hari Raya Idul Adha pada Minggu, 11 Agustus 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Paritas Institute Penrad Siagian mengungkapkan tiga faktor yang dinilai jadi penyebab terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Ketiga faktor itu yakni, regulasi atau norma hukum yang inkonstitusional dan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), lemahnya penegakan hukum serta gerakan intoleransi, termasuk ujaran kebencian.

Hal itu disampaikan Penrad saat memaparkan rekomendasi dari Outlook Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia 2020 di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Outlook ini disusun oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Paritas Institute, Gusdurian, YLBHI, LBH Jakarta, hingga Lakspedam NU.

"Ketiganya saling berkelindan. Kompromi terhadap salah satu faktor atau penyelesaian hanya terhadap satu faktor, tidak akan menyelesaikan persoalan," kata Penrad.

Baca juga: Negara Diminta Jamin Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Berbasis HAM

Menurut Penrad, ketiga faktor itu harus direspons secara bersamaan. Ia menuturkan, kuncinya adalah negara harus menjalankan proses penegakan hukum dengan tetap menghormati HAM.

Penrad menilai upaya itu guna menjamin keberlangsungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

"HAM ini tidak dibatasi oleh atau karena favoritisme atau identitas yang mengikutinya apakah suku, agama, ras, jumlah dan lainnya. Dan ini harus diterapkan kepada semua warga negara karena jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan itu bentuk HAM yang tidak bisa dikurangi dan dicampuri termasuk oleh negara sekalipun," kata Penrad.

Penrad mengatakan, seharusnya negara tidak memberikan ruang terhadap kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan berbasis kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Apabila tidak dilakukan, akan jadi legitimasi pada kelompok intoleran untuk melakukan kekerasan yang berlarut," katanya.

Baca juga: Mayoritarianisme Jadi Hambatan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan

Kedua, ia menilai perlunya jaminan dari negara menyangkut perlindungan kebebasan berpikir dan berekspresi dalam konteks kemerdekaan beragama dan berkeyakinan.

"Kita melihat misalnya di satu sisi negara telah menciptakan berbagai regulasi yang notabene menjadi alat untuk memberangus dan mempersempit kebebasan berpikir, berekspresi dan lain-lain dalam konteks kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Ini yang harus diubah," ucap dia.

Ketiga, Penrad menyarankan penghapusan pasal-pasal yang menyangkut soal penodaan agama. Ia menilai, keberadaan pasal-pasal itu kerap disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga merusak jaminan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan.

"Yang kita lihat ternyata kan ini menjadi alat bagi negara atau kelompok intoleran untuk melakukan tindak kekerasan dalam berbagai bentuk kepada komunitas-komunitas keagaamaan dan keyakinan itu sendiri. Saya pikir ini perlu diubah kalau kita ingin situasi bisa lebih baik ke depan," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X