Jokowi Minta Akses Keuangan Formal Diperluas dan Dipermudah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta akses keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat diperluas dan dipermudah. Sebab, saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses perbankan dan lembaga keuangan formal untuk mendapatkan modal.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

"Prioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat," ujar Jokowi.

Baca juga: Laporan Perbankan Diintegrasikan, Data LPS Kian Lengkap

Kemudahan akses keuangan formal dapat ditempuh dengan memperbanyak jumlah bank wakaf mikro.

Dengan begitu masyarakat yang bekerja di sektor informal dapat mengakses keuangan formal perbankan.

Selain itu, lanjut Jokowi, perluasan layanan keuangan formal bagi masyarakat menengah ke bawah juga bisa dilakukan dengan perluasan layanan keuangan digital berbasis internet.

Baca juga: Per Akhir 2019, Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Rp 33,92 Miliar

Menurut Jokowi, hal itu harus terus dikembangkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga memerlukan layanan keuangan digital yang berbasis internet agar aktivitas keuangan lebih efisien.

"Hal ini juga didukung oleh tingkat penetrasi pengguna internet yang relatif tinggi yaitu 64,8 persen atau kurang lebih sekarang 170 juta orang dari total populasi penduduk Indonesia (mengakses internet)," ujar Jokowi.

"Saya melihat fintech, digitalisasi keuangan, bisa jadi alternatif pembiayaan mudah, cepat, dan tercatat outstanding. Pinjaman kredit fintech Rp 12,18 triliun atau naik 141 persen di November 2019," lanjut dia.