Menkes Sebut 3 Rumah Sakit Siap Periksa WNI di Wuhan jika Mereka Dipulangkan

Kompas.com - 28/01/2020, 16:07 WIB
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto usai mengunjungi Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor KemenkopolhukamKemenkopolhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri Kesehatan Terawan Agus Putranto usai mengunjungi Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor KemenkopolhukamKemenkopolhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan, jajarannya sudah siap jika seluruh warga negara Indonesia yang ada di Wuhan, China, dipulangkan sehubungan dengan wabah virus Corona yang pertama kali menyebar di wilayah itu.

"Kita sudah siap, percaya deh," kata Terawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Terawan menyebut pihaknya sudah menyiapkan tiga rumah sakit di Jakarta yang bisa menjadi fasilitas untuk mengecek kesehatan para WNI.

Tiga rumah sakit tersebut yakni RS Sulianti Suroso, RS Tarakan, dan RSPAD.


Baca juga: Pemerintah Siapkan Lokasi Karantina untuk WNI yang Dievakuasi dari China

Ia menyebut, rumah sakit itu dilengkapi dengan chamber tekanan negatif sehingga mampu mendeteksi apakah WNI yang baru dipulangkan itu terpapar virus Corona atau tidak.

Rumah sakit tersebut juga dilengkapi dengan ruang isolasi dengan jumlah memadai.

"Satu gedung bisa isolasi 100-200 orang itu bisa kita lakukan," kata dia.

Oleh karena itu, Terawan memastikan Kemenkes siap jika WNI di Wuhan yang berjumlah 243 orang dievakuasi secara bertahap atau pun secara bersamaan.

"Tergantung seperti apa modelnya, mau bertahap, mau langsung enggak ada masalah," ujarnya.

Baca juga: Soal Virus Corona, Pemerintah Nilai Belum Perlu Evakuasi WNI di China

Namun, Terawan menyebut keputusan untuk evakuasi WNI ini sepenuhnya ada di tangan Kementerian Luar Negeri.

"Leading sector di situ yang ngatur Kemenlu karena itu menyangkut clearance dari sana. Di sana di lock down, mau keluar aja enggak bisa kok," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

Nasional
Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X