Pemerintah Siapkan Lokasi Karantina untuk WNI yang Dievakuasi dari China

Kompas.com - 28/01/2020, 15:55 WIB
Menko-PMK Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko-PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko-PMK Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko-PMK, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah sudah memiliki tempat khusus untuk menampung warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari lokasi terdampak wabah virus corona di China.

Namun, Muhadjir tidak menyebut di mana lokasi yang disiapkan untuk menampung WNI dari wilayah terdampak virus corona.

"Ya sudah pasti ada tempat yang disiapkan," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Beredar Informasi WN China di Purwokerto Terinfeksi Virus Corona, RSUD Margono: Tak Terbukti

Dia mengatakan, Kementerian Kesehatan juga sudah memodifikasi 100 rumah sakit yang awalnya dijadikan tempat perawatan korban virus flu burung.

Hal itu, kata dia, dilakukan untuk mengantisipasi jika virus corona masuk ke Indonesia.

"Pak Menteri Kesehatan sudah menyiapkan beberapa rumah sakit yang dulu sebagai tempat untuk flu burung itu sekarang sudah di modifikasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi," ujar ida. 

Dia memastikan, para WNI yang dievakuasi juga akan disteril terlebih dahulu.

Sebelum pulang ke Indonesia, lanjut Muhadjir, para WNI akan dikarantina selama 14 hari. Setelah sampai ke Indonesia, para WNI akan kembali dikarantina.

"Evakuasi itu sudah ada prosedurnya jadi nanti sebelum berangkat 14 hari sebelum berangkat masuk karantina dan nanti setelah setelah kemabali masuk karantina," ucap dia. 

Baca juga: WN China di Cilacap yang Diduga Terinfeksi Virus Corona Masih Diisolasi

Sebelumnya, Muhadjir mengatakan, sampai saat ini belum diperlukan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan terpapar wabah virus corona di China.

Menurut dia, evakuasi dilakukan jika situasi dinilai sangat berbahaya.

"Kemudian yang kedua pemerintah juga sudah menyiapkan untuk evakuasi kalau memang diperlukan. Jadi skema evakuasi ini sementara ini tidak dilakukan selama dianggap masih belum diperlukan," kata Muhadjir di Kantor PMK, Jakarta Pusat (28/1/2020).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

KPK: Kepatuhan Pelaporan LHKPN Capai 81,76 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X