Cegah Virus Corona, Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Cabut Bebas Visa bagi China

Kompas.com - 28/01/2020, 14:58 WIB
Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris dalam sebuah acara seminar di Jakarta, Sabtu (20/7/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris dalam sebuah acara seminar di Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Charles Honoris meminta pemerintah mempertimbangkan untuk mencabut fasilitas bebas visa kunjungan bagi warga negara China ke Indonesia.

Menurut dia, hal ini merupakan salah satu rangkaian upaya pencegahan yang bisa dilakukan pemerintah agar virus corona tak masuk ke wilayah RI.

"Upaya pemerintah untuk mencegah masuknya virus corona ke Indonesia harus dilakukan secara sistematis. Tidak hanya sekadar memperketat pintu masuk bandara/pelabuhan atau menerbitkan travel advice buat WNI, tetapi juga memberlakukan kembali visa kepada WN China yang ingin melalukan perjalanan ke Indonesia," kata Charles, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Soal Virus Corona, Pemerintah Nilai Belum Perlu Evakuasi WNI di China

Charles menegaskan, pemerintah mesti melakukan pencegahan sistematis dan intensif.

Ia mengatakan, pemerintah tak bisa hanya sekadar mengandalkan thermal scanner atau pengukur suhu tubuh di bandara atau pelabuhan sebagai alat pencegahan awal.

Menurut dia, pemerintah wajib melindungi warga negaranya dengan segala upaya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam keadaan darurat seperti ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya. Jadi, segala tindakan yang diambil, termasuk pencabutan fasilitas bebas visa kunjungan bagi WN China, juga dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut," kata dia.

"Toh, China sendiri juga sudah melarang travel agent mereka untuk memberangkatkan warganya ke luar negeri, termasuk Indonesia," kata Charles.

Apalagi, kata dia, China tak memberlakukan kebijakan yang sama untuk WNI.

WNI hanya bisa mengujungi Hainan, Hong Kong, dan Macau tanpa visa. Oleh karena itu, menurut Charles, pencabutan bebas vusa kunjungan bagi WN China merupakan hal wajar.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Kemendagri Hudori Meninggal, Tito: Sosok yang Santun, Tegas dan Tak Pernah Mengeluh

Sekjen Kemendagri Hudori Meninggal, Tito: Sosok yang Santun, Tegas dan Tak Pernah Mengeluh

Nasional
Firli: Pegawai KPK Harus Mainkan Peran Pelaksana Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Pemersatu Bangsa

Firli: Pegawai KPK Harus Mainkan Peran Pelaksana Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Pemersatu Bangsa

Nasional
Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Nasional
Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Nasional
Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Nasional
Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Nasional
Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Nasional
Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Nasional
'Air Power' Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

"Air Power" Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Nasional
Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Nasional
Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.