Kompas.com - 28/01/2020, 11:04 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (28/1/2020) pagi. Sidang dengan agenda penyampaian laporan tahunan ini digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo menghadiri sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (28/1/2020) pagi. Sidang dengan agenda penyampaian laporan tahunan ini digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (28/1/2020) pagi.

Sidang dengan agenda penyampaian laporan tahunan ini digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi kembali menyinggung mengenai obesitas regulasi yang menghambat Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain.

Jokowi menekankan, dunia mengalami perubahan sangat cepat dan tantangan yang makin kompleks.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Oleh karena itu, Indonesia harus membangun cara-cara kerja baru yang lebih cepat dan lebih efisien.

"Kita harus menyederhanakan, wajib memangkas kerumitan-kerumitan agar kita menjadi bangsa yang memiliki daya saing, kompetitif di tingkat dunia," kata Jokowi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi mengaku bersyukur para pendiri bangsa telah merumuskan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang tak mudah lekang oleh zaman.

Baca juga: Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Ia mengatakan, konstitusi dibuat untuk mengatur hal-hal yang sangat fundamental sehingga menjadi dasar untuk membuat aturan di bawahnya sebagai respons terhadap perkembangan zaman.

"Tapi, sering kali kita buat aturan turunan yang terlalu banyak, yang tidak konsisten, yang terlalu rigid, dan mengekang ruang gerak kita sendiri," ujar Jokowi.

"Itu menghambat kecepatan kita, menghambat dalam melangkah, dan mempersulit kita dalam memenangkan kompetisi yang ada," sambungnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X