Di Sidang Khusus MK, Jokowi Kembali Singgung Obesitas Regulasi

Kompas.com - 28/01/2020, 11:04 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (28/1/2020) pagi. Sidang dengan agenda penyampaian laporan tahunan ini digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo menghadiri sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (28/1/2020) pagi. Sidang dengan agenda penyampaian laporan tahunan ini digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri sidang pleno khusus Mahkamah Konstitusi ( MK), Selasa (28/1/2020) pagi.

Sidang dengan agenda penyampaian laporan tahunan ini digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi kembali menyinggung mengenai obesitas regulasi yang menghambat Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain.

Jokowi menekankan, dunia mengalami perubahan sangat cepat dan tantangan yang makin kompleks.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Oleh karena itu, Indonesia harus membangun cara-cara kerja baru yang lebih cepat dan lebih efisien.

"Kita harus menyederhanakan, wajib memangkas kerumitan-kerumitan agar kita menjadi bangsa yang memiliki daya saing, kompetitif di tingkat dunia," kata Jokowi.

Jokowi mengaku bersyukur para pendiri bangsa telah merumuskan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang tak mudah lekang oleh zaman.

Baca juga: Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Ia mengatakan, konstitusi dibuat untuk mengatur hal-hal yang sangat fundamental sehingga menjadi dasar untuk membuat aturan di bawahnya sebagai respons terhadap perkembangan zaman.

"Tapi, sering kali kita buat aturan turunan yang terlalu banyak, yang tidak konsisten, yang terlalu rigid, dan mengekang ruang gerak kita sendiri," ujar Jokowi.

"Itu menghambat kecepatan kita, menghambat dalam melangkah, dan mempersulit kita dalam memenangkan kompetisi yang ada," sambungnya.

Jokowi menekankan, pemerintah bersama DPR terus mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan menyinkronkan berbagai UU melalui satu UU saja, yakni omnibus law.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X