Seluruh ASN Diminta Siap Pindah ke Ibu Kota Baru

Kompas.com - 28/01/2020, 09:21 WIB
Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi-Birokrasi (Kemenpan RB) Setiawan Wangsaatmaja di Gedung Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDeputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi-Birokrasi (Kemenpan RB) Setiawan Wangsaatmaja di Gedung Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin (27/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi-Birokrasi ( Kemenpan RB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, seluruh aparatur sipil negara harus siap untuk pindah ke ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.

Menurut Setiawan, kesiapan itu adalah bagian dari komitmen ASN yang telah disepakati sejak awal.

"Ketika masuk jadi ASN itu menandatangani bahwa siap ditempatkan di mana saja. Jadi artinya itu konsekuensi itu yang harus kita patuhi juga," kata Setiawan di Gedung Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Tenaga Honorer Diberi Waktu Hingga 2023 untuk Dapat Diangkat sebagai PNS


Setiawan belum bisa memastikan mulai kapan para ASN dipindahkan. Ia juga belum dapat menyebutkan berapa jumlah ASN yang pindah.

Menurut dia, banyaknya jumlah ASN yang dipindahkan tergantung dari hasil analisis kebutuhan sumber daya manusia di ibu kota baru.

"Menpan kan tinggal menunggu kurang lebih kapan (pindah ibu kota), kan begitu. Dan SDM-nya dari sekarang sudah kami pilah-pilah dan kami siapkan," ujar Setiawan.

Namun demikian, lanjut Setiawan, di ibu kota baru dibutuhkan ASN yang menguasai kompetensi digital dan elektronik.

Baca juga: Catatan 100 Hari Jokowi-Maruf: Kebut Bangun Ibu Kota Baru

Hal ini sejalan dengan pembangunan ibu kota yang menurut Presiden Joko Widodo berkonsep smart city atau kota pintar.

"Jadi kalau kami melihat dari blueprint-nya Bappenas atau pidatonya Pak Presiden bahwa di sana, ibu kota barun kan akan menjadi smart city," kata Setiawan.

"Kemudian, sistem elektronik pemerintah berbasis elektronik akan dijalankan, ya kurang lebih kan kita membutuhkan kompetensi-kompetensi ASN yang mengarah pada sana untuk bisa menjalankan itu semua," ujar dia.

Setiawan yakin, seluruh ASN memiliki kemampuan untuk menguasai kompetensi digital.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X