Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Kompas.com - 28/01/2020, 00:47 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. 
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan perlu ada desain besar (grand design) untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia.

Menurut Tito, sektor pertanian tidak bisa ditinggalkan meski masyarakat sudah memasuki transformasi ekonomi ke bidang industri dan jasa.

"Indonesia saat ini sedang berupaya keras melakukan transformasi ekonomi ke sektor berbasis jasa, industri manufaktur dan teknologi informasi. Dalam transformasi ini, sektor pertanian tidak boleh ditinggalkan," ujar Tito dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Jakarta seperti dikutip dari keterangan pers Kemendagri, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Mendagri Sebut Pertanian Salah Satu Prioritas Pembangunan 2019-2024

Tito mengingatkan, sektor pertanian masih merupakan domain utama penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Bahkan sangat strategis karena menyangkut suplai kecukupan bahan pangan pokok.

Tito membandingkan kondisi Indonesia dengan Selandia Baru yang juga merupakan negara agraris. Di Selandia Baru, pertanian justru menjadi penopang utama GDP masyarakat.

Sebab, kata Tito, di Selandia Baru kemajuan sektor manufaktur bisa berjalan beriringan dengan sektor pertanian dan peternakan.

"Adopsi teknologi, sistem pembibitan dan distribusi sektor pertanian di sana sangat terintegrasi maju. Ini berkat adanya grand design transformasi ekonomi yang memberi nilai tambah secara progresif ke petani dan sektor pertanian," tutur Tito.

Baca juga: Mentan: Kita Harus Kelola Pertanian Berbasis Artificial Intelligence

 

Karena itu, Kemendagri siap mendukung penuh langkah Menteri Pertanian untuk mengelola pertanian dari sektor bawah.

Contohnya, jika Indonesia ingin bisa berswasembada beras, bawang, jagung dan sebagainya.

Meski demikian, kebijakan tersebut perlu diharmonisasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Namun juga harus diperhatikan agar ada sinkronisasi, bukan hanya antar Pusat- Daerah. Sinkronisasi antar kementerian dan lembaga, seperti Menteri Pertanian- Menteri Perdagangan- Bulog. Agar benar benar berorientasi menjaga produksi dan jalur distribusi guna menjaga supply-demand pasar demi kepentingan bangsa dan utamanya petani," tambah Tito.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X