Masyarakat Diminta Jeli Gunakan Biro Perjalanan Umrah

Kompas.com - 27/01/2020, 16:57 WIB
Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Travel Haji dan Umroh Fuad Hasan Masyhur usai bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Travel Haji dan Umroh Fuad Hasan Masyhur usai bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin di Kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Travel Haji dan Umroh Fuad Hasan Masyhur mengingatkan masyarakat agar jeli melihat biro perjalanan umrah yang akan digunakan.

"Mereka harus bisa jeli melihat travel yang punya perizinan. Jangan berspekulasi," kata Fuad di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

Hal tersebut, kata dia, dapat menghindari masyarakat dari biro perjalanan umrah yang tidak bertanggung jawab.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (Himpuh) Baluki Ahmad.

Baca juga: 1.000 Jemaah Korban First Travel Akan Diberangkatkan Umrah

Ia mengatakan, masyarakat diharapkan tidak memilih biro perjalanan umrah yang tidak jelas.

"Karena umrah kapan pun dan tidak ada kuota," kata dia.

Sebelumnya, Forum Silaturahmi Travel Haji dan Umroh juga akan memberangkatkan 1.000 jemaah umrah yang ditelantarkan oleh biro umrah First Travel.

Adapun 1.000 orang tersebut akan diberangkatkan secara bertahap pada 2020 ini.

Fuad mengatakan, pihaknya melakukan gerakan sosial dengan nama Save Their Umra dengan menerapkan kriteria khusus.

Baca juga: Bentuk Panja, DPR Tak Ingin Kasus Jiwasraya Berakhir seperti First Travel

"Kami ceritakan tentang niatan kami (kepada Wapres) dan sudah kami laksanakan adalah Save Their Umra, gerakan sosial dan moral untuk bisa memberangkatkan jamaah yang diterlantarkan salah satu biro tak bertanggung jawab, First Travel," ujar Fuad.

Kriteria khusus yang diterapkannya untuk program tersebut adalah mereka yang tingkat ekonominya rendah dan berusia 69 tahun pada 2019.

Mereka akan diberangkatkan secara gratis dengan menggunakan dana dari tujuh orang anggota.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X