Wacana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Melalui Perpres Tuai Kritik

Kompas.com - 27/01/2020, 16:54 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris usai mengikuti diskusi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (27/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAAnggota Komisi I DPR RI Charles Honoris usai mengikuti diskusi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (27/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menyayangkan wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional ( DKN) akan dilakukan melalui peraturan presiden ( perpres).

" Perpres memang kewenangan subyektif oleh eksekutif. Oleh karena itu sekali lagi agak disayangkan apabila memang akan membuat institusi baru yang akan diberikan akses dan punya peran sangat strategis tetapi hanya melibatkan subyektivitas pemerintah, ini yang sangat disayangkan," ujar Charles usai mengikuti diskusi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Charles mengaku sejauh ini belum mengetahui konsep DKN yang ditawarkan pemerintah.

Berkaitan dengan konsep DKN, Charles menyodorkan model aturan tersebut dari negara Amerika Serikat dan Turki yang dapat diadopsi Pemerintah Indonesia.

Baca juga: Tolak Pembentukan DKN, Aktivis HAM Gelar Aksi #JanganORBALagi

Misalnya, Amerika Serikat. Negeri Abang Sam (AS) itu memiliki model DKN yang berisi anggota kabinet. Mereka dapat memberikan rekomendasi apabila terjadi krisis keamanan nasional.

Rekomendasi tersebut kemudian diberikan kepada presiden dan bisa memutuskan atas dasar rekomendasi DKN.

Jika Pemerintah Indonesia mengadopsi model seperti Amerika Serikat, kata Charles, maka DKN tak ubahnya rapat kabinet karena diisi oleh menteri-menteri maupun kepala lembaga negara.

Baca juga: Tak Ada Urgensi, Anggota Komisi I Tak Setuju Ada Dewan Keamanan Nasional

Sedangkan, model DKN ala Turki memiliki kewenangan operasional. Jika Pemerintah Indonesia mengadopsi DKN Turki, maka akan terjadi tumpang tindih fungsi lembaga negara.

"Apabila nantinya dibuat operasional, maka DKN akan tumpang tindih dengan kegiatan BIN, msalkan ketika diberi kewenangan operasional inteljen. Lalu siapa yang seharusnya melakukan itu, kan BIN sudah ada, lalu ada kepolisian yang melakukan penertiban di sektor keamanan," kata dia.

Di sisi lain, Charles menilai wacana DKN bukan berarti upaya pemerintah mengembalikan suasana rezim Orde Baru.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Polisi di Aceh Diperiksa, Diduga Aniaya Pria dengan Gangguan Jiwa

2 Polisi di Aceh Diperiksa, Diduga Aniaya Pria dengan Gangguan Jiwa

Nasional
Jubir Pemerintah: Sekali Lagi, Proses Penularan Corona Masih Terjadi

Jubir Pemerintah: Sekali Lagi, Proses Penularan Corona Masih Terjadi

Nasional
Pemerintah Ajak Masyarakat Tinggalkan Cara Berpikir Sebelum Wabah Covid-19

Pemerintah Ajak Masyarakat Tinggalkan Cara Berpikir Sebelum Wabah Covid-19

Nasional
Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi Setelah Jakarta

Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi Setelah Jakarta

Nasional
Pemerintah: Kita Tak Bisa Kembali ke Kondisi Normal, Kita Harus Buat Paradigma Baru

Pemerintah: Kita Tak Bisa Kembali ke Kondisi Normal, Kita Harus Buat Paradigma Baru

Nasional
Jangan Ada Ruang untuk Saling Mengeluh dan Menyalahkan di Tengah Pandemi...

Jangan Ada Ruang untuk Saling Mengeluh dan Menyalahkan di Tengah Pandemi...

Nasional
Jubir Pemerintah: Belum Ada Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tertular!

Jubir Pemerintah: Belum Ada Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tertular!

Nasional
248.555 Spesimen Sudah Diperiksa, Pemerintah: Kita Tes secara Masif dan Tracing secara Agresif

248.555 Spesimen Sudah Diperiksa, Pemerintah: Kita Tes secara Masif dan Tracing secara Agresif

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia, Penambahan Tertinggi di Jatim

Sebaran Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia, Penambahan Tertinggi di Jatim

Nasional
Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus

Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus

Nasional
526 Kasus Baru Covid-19 di 26 Provinsi, Jakarta, Jatim, dan Papua Tertinggi

526 Kasus Baru Covid-19 di 26 Provinsi, Jakarta, Jatim, dan Papua Tertinggi

Nasional
Hingga 24 Mei, Sudah 248.555 Spesimen Diperiksa untuk Covid-19

Hingga 24 Mei, Sudah 248.555 Spesimen Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Hingga 24 Mei, Ada 42.551 ODP dan 11.389 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 24 Mei, Ada 42.551 ODP dan 11.389 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menkes Terbitkan Panduan Mitigasi Covid-19 di Tempat Kerja Jelang New Normal

Menkes Terbitkan Panduan Mitigasi Covid-19 di Tempat Kerja Jelang New Normal

Nasional
Hingga 24 Mei, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.372 Orang

Hingga 24 Mei, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.372 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X