Komisi I DPR Rapat dengan Dewan Direksi TVRI, Lanjut Bahas Pemecatan Helmy Yahya

Kompas.com - 27/01/2020, 15:45 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI  Abdul Kharis Almasyari  KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIWakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Dewan Direksi TVRI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020) sore.

Rapat dengar pendapat membahas soal pemecatan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama TVRI.

"Rapat dengar pendapat Dewan Direksi sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan komprehensif," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis membuka rapat.

Baca juga: Karyawan Minta BPK Turun Tangan Mengaudit Dewas TVRI

"Paada hari ini Komisi I DPR RI ingin mendapatkan penjelasan Dewan Direksi TVRI mengenai masalah Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya," imbuh dia.

Dalam rapat di antaranya hadir Plt Dirut TVRI Supriyono dan Direktur Program dan Berita TVRI Apni Jaya Putra. Rapat digelar secara terbuka.

Sebelumnya, Komisi I DPR telah menggelar rapat bersama Dewan Pengawas TVRI pada Selasa (21/1/2020). Agenda rapat juga membahas soal pemberhentian Helmy Yahya.

Saat itu, ketua dan anggota Dewas TVRI hadir.

Mereka adalah Arif Hidayat Thamrin selaku Ketua Dewas TVRI serta para anggota yaitu Ada Made Ayu Dwie Mahenny, Supra Wimbarti, Maryuni Kabul Budiono, dan Pamungkas Trishadiatmoko.

Baca juga: Karyawan TVRI: Apa Kesalahan Helmy Yahya yang Mendasar sehingga Dipecat?

Helmy Yahya diberhentikan sebagai Direktur TVRI berdasarkan surat pada 16 Januari 2020.

Salah satu alasannya adalah kinerja Helmy dianggap tidak sesuai rencana kerja yang sudah dibuat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X