Di Depan Komisi III, Anggota Dewas Klarifikasi soal Ucapan "Revisi UU KPK Melemahkan"

Kompas.com - 27/01/2020, 14:32 WIB
Suasana jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP yang diikuti oleh jajaran Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tersebut membahas mengenai rencana kinerja KPK tahun 2020, Pengelolaan SDM, Tugas Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK serta Sinergitas kordinasi dengan pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSuasana jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP yang diikuti oleh jajaran Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tersebut membahas mengenai rencana kinerja KPK tahun 2020, Pengelolaan SDM, Tugas Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK serta Sinergitas kordinasi dengan pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris mengklarifikasi pernyataannya, terkait revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan melemahkan.

Syamsuddin mengatakan, pernyataan itu disampaikannya dalam sebuah acara Peluncuran Corruption Perception Index 2019. Namun, kata dia, pernyataan itu tidak dikutip secara utuh.

"Pertama, statement yang tidak sepenuhnya dikutip berasal dari launching CPI," kata Syamsuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Kerap Kritik Revisi UU KPK, Syamsuddin Haris Ungkap Alasan Terima Jabatan Dewas

Syamsuddin mengakui, ia menyatakan ada upaya pelemahan KPK. Oleh karenanya, selaku Dewan Pengawas ia akan ikut memperkuat lembaga antirasuah tersebut.

"Nah memang betul, saya menyatakan ada upaya pelemahan KPK. Tapi kita tahu semua bahwa tantangan kita, bagaimana KPK ini justru diperkuat dan itulah kenapa misalnya saya ingin menjadi bagian dari dewas," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa mengulangi pernyataannya bahwa tidak arif selaku anggota Dewan Pengawas menyampaikan revisi UU KPK dilemahkan partai-partai politik.

Kemudian, Desmond bertanya apakah Syamsuddin akan meralat upacaranya.

"Ke depan Bapak ralat enggak nih?," tanya Desmond.

Syamsuddin hanya mengatakan, tentunya bahwa ia berkomitmen untuk memperkuat KPK dalam memberantas korupsi.

"Bahwa ke depan tentunya kita semua untuk memperkuat KPK dalam berantas korupsi," jawabnya.

Baca juga: Syamsuddin Sebut KPK Dilemahkan Parpol, Desmond: Dewas Jangan Amatiran

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

Ketua DPR Minta Perguruan Tinggi Gelar Kajian Ilmiah Menyongsong Tatanan Baru

Nasional
Kemenlu: Jumlah WNI Meninggal akibat Covid-19 di Saudi Bertambah 6 Orang

Kemenlu: Jumlah WNI Meninggal akibat Covid-19 di Saudi Bertambah 6 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X