Catatan 100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Kebut Bangun Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo- Ma'ruf Amin telah berjalan selama 100 hari pada hari ini, Senin (27/1/2020).

Banyak hal yang dikebut dalam seratus hari pertama ini, salah satunya adalah pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pemerintah mulai menggarap megaproyek ini dari berbagai aspek, mulai dari sisi aturan, desain, hingga skema pembiayaannya.

Presiden Jokowi sendiri sudah turun langsung untuk meninjau lokasi ibu kota baru pada 17 Desember lalu.

Sebelum peninjauan, Jokowi sempat bertemu dengan tokoh masyarakat di Kalimantan Timur untuk 'kulo nuwun'. Jokowi juga sempat meresmikan jalan Tol Balikpapan-Samarinda, jalan bebas hambatan yang menyambung ke wilayah ibu kota baru.

Baca juga: Temui Maruf Amin, Arab Saudi Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru Indonesia

Setelah peresmian tol, baru lah Jokowi dan rombongan mengunjungi kecamatan Sepaku di Penajam Passer Utara yang akan dibangun kluster pemerintahan.

Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi.

"Jadi yang jelas lokasinya sangat mendukung sekali untuk sebuah kota yang smart city, compact city, kemudian green city," kata Jokowi kepada wartawan usai peninjauan.

Lokasi yang ditinjau Jokowi itu merupakan lahan lahan hutan tanam industri (HTI). Jokowi memastikan lokasi yang berkontur perbukitan tak akan menyulitkan dalam membangun ibu kota baru. Justru kontur perbukitan bisa memudahkan pekerjaan.

Baca juga: Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

"Kalau arsitek atau urbann planner diberi sebuah kawasan naik turun bukit pasti akan senang. Lihat saja nanti. Desainernya pasti akan senang sekali," kata Jokowi.

Desain

Tak lama setelah kunjungan Jokowi ke Kaltim, pemenang sayembara gagasan desain ibu kota baru diumumkan.

Setelah melalui serangkaian penjurian pada 9-13 Oktober 2019 dan presentasi akhir di hadapan Presiden Jokowi, terpilih lima gagasan desain kawasan ibu kota negara terbaik.

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H Sumadilaga selaku Ketua Panitia Pelaksana mengatakan, para pemenang ini mengalahkan 255 peserta dalam dan luar negeri yang memberikan gagasan desain kawasan IKN dari total 755 peserta terdaftar.

"Desain mereka akan dikembangkan menjadi dokumen perencanaan IKN sesuai kerangka acuan yang telah dijabarkan Pak Presiden Jokowi," kata Danis.

Berikut tiga pemenang sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara:

Juara 1: "Nagara Rimba Nusa"

Dokumentasi Kementerian PUPR Pemenang pertama sayembara gagasan desain kawasan ibu kota negara berjudul Nagara Rimba Nusa.

Sebagai pemenang pertama, desain Nagara Rimba Nusa yang dibuat oleh Urban+, berhak menerima piagam penghargaan dan hadiah sebesar Rp 2 miliar. 

Juara 2: "The Infinite City"

Konsepnya adalah elevated city network sebagai bagian dari pelestarian alam Indonesia dengan penekanan pada smart city living.

Desain ini merupakan hasil karya Antistatics Architecture berhak mendapatkan piagam penghargaan serta hadiah senilai Rp 1,25 miliar. 

Juara 3: "Kota Seribu Galur"

Konsepnya adalah tenunan keberagaman sebagai perwujudan identitas bangsa Indonesia.

Pemenang ketiga ini berhak mendapatkan piagam penghargaan serta hadiah Rp 1 miliar.

Pembiayaan

Pemerintah memprediksi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui akun Twitter resmi, hanya 19,2 persen sumber pendanaan menggunakan APBN.

Sementara porsi terbesar bersumber dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sebesar 54,6 persen dari keseluruhan dana yang dibutuhkan. 

Adapun 26,2 persen sisanya bakal mengandalkan investasi swasta.

Baca juga: Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Begini Skema Pendanaannya

Dana dari APBN bakal digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

Skema pendanaan dengan KPBU bakal digunakan untuk pembangunan Gedung Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, infrastruktur lain yang tidak tercakup dalam APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga permasyarakatan, juga sarana penunjang lainnya.

S

Sekretariat Kabinet Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Uni Emirat Arab, Abud Dhabi, Senin (13/1/2020).

Selain itu juga untuk membangun sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, dan sarana MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).

Untuk itu pemerintah berupaya menarik banyak investor dari dalam dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan ibu kota baru. Presiden Jokowi bahkan ikut turun tangan meyakinkan negara lain untuk berinvestasi di ibu kota baru RI.

Baca juga: Biaya Pindah Ibu Kota Rp 466 Triliun Masih Bisa Dihemat

Misalnya saat menyampaikan pidato kunci pada forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (13/1/2020), Presiden Jokowi turut meyakinkan negara-negara sahabat untuk menanamkan investasinya.

“Di Ibu Kota Negara baru, kami mengundang dunia untuk membawa teknologi terbaik, inovasi terbaik, dan kearifan terbaik,” kata Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga turut meminta kesediaan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Ibu Kota Baru. Adapun bos Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair didapuk sebagai anggota dewan pengarah.

Baca juga: Mulai 2024, ASN Tingkat Pusat Pindah ke Ibu Kota Baru

Jokowi mengungkapkan, ia memilih sejumlah tokoh asing untuk menjadi dewan pengarah Ibu Kota Baru RI demi mendapat kepercayaan dari investor dunia.

"Yang ingin kita bangun adalah trust (kepercayaan), membangun trust. Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota," kata Jokowi.

Regulasi

Dari sisi regulasi, pemerintah dalam 100 hari ini juga terus menyiapkan rancangan undang-undang ibu kota baru. Terakhir, Presiden Jokowi menyebut bahwa draf UU itu sudah selesai disusun dan tinggal diserahkan kepada DPR.

"Draf UU ibu kota sudah rampung. Minggu depan akan kami sampaikan ke DPR," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Kepala Bappenas Klaim Naskah Akademik dan RUU Ibu Kota Baru Rampung

Jokowi menyatakan, dalam RUU itu juga sudah diatur mengenai pembentukan Badan Otorita Ibukota.

Badan tersebut-lah yang nantinya akan memimpin pembangunan serta pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara.

Namun, Ibu Kota baru masih masuk ke wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur, bukan provinsi sendiri.

Baca juga: Jokowi Akan Paksa PNS Pusat untuk Pindah ke Ibu Kota Baru

Dengan rampungnya UU ini, Jokowi pun berharap pembangunan ibu kota baru bisa rampung tepat waktu, yakni pada 2024 mendatang.

"InsyaAllah (2024) kami harapkan seperti itu," kata dia.