Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I Minta Pemerintah Segera Evakuasi WNI dari Wuhan

Kompas.com - 27/01/2020, 09:20 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Christina Aryani meminta Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah yang cepat untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang berada di Wuhan, China.

Hal tersebut berkaitan dengan virus corona yang mewabah di Wuhan.

"Pemerintah RI diharapkan segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk memastikan proses evakuasi terhadap WNI yang saat ini ada di Wuhan," kata Christina melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Lawan Virus Corona Wuhan, Pemerintah Beijing Gunakan Obat HIV

Menurut dia, langkah cepat dan tepat dalam proses evakuasi sangat dibutuhkan.

Pasalnya, virus mematikan itu memiliki kemampuan menginfeksi berbagai spesies hewan sebelum menyebar dan menular antar manusia.

Selain itu, keterbatasan logistik dan sulitnya akses transportasi keluar masuk Wuhan juga menjadi alasan mengapa evakuasi harus segera dilakukan.

"Membiarkan WNI tetap berada di sana sama saja dengan membiarkan mereka menunggu giliran terinfeksi," kata dia.

Christina mengatakan, saat ini negara lain seperti Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan Srilanka sudah memutuskan untuk mengevakuasi warganya dari Wuhan.

Mereka pun memiliki cara sendiri dalam mengevakuasi warganya. Amerika men-charter pesawat, sedangkan Prancis memindahkan warganya ke provinsi lain untuk dikarantina.

Menurut dia, pemindaian yang dilakukan melalui thermal scanner di bandara dan pelabuhan tidak efektif mengingat yang terpapar virus tersebut tidak langsung menunjukkan gejalanya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa virus corona mengalami masa inkubasi selama hampir dua minggu.

Dengan demikian mereka yang terinfeksi tidak bisa langsung diketahui saat itu juga.

Baca juga: Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

"Komisi I DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas keadaan ini dan mendorong pemerintah untuk segera menyampaikan rencana evakuasi WNI kita di Wuhan," lanjut Christina.

Ia pun meminta agar pemerintah mempertimbangkan larangan masuk bagi wisatawan asal China.

Hal tersebut agar permasalahan menyangkut penyebaran virus bisa ditangani lebih baik. Berdasarkan catatan KBRI, ada sekitar 93 WNI yang berada di Wuhan. 

Sementara Kemenlu, Senin pagi ini menyatakan, belum memungkinkan untuk mengevakuasi WNI di Wuhan lantaran daerah tersebut masih diisolasi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com