Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nantinya akan ada Undang-Undang sebagai dasar hukum pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara yang baru, juga pemindahan ibu kota.

Selain itu, pemerintah juga menyatakan bahwa aparatur sipil negara di tingkat pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru.

Terakhir, Jokowi bahkan meminta sejumlah tokoh dan lembaga internasional untuk menjadi penasihat proyek pemindahan ibu kota.

Mereka yang dipilih antara lain Pangeran Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

5. Isu pemberantasan korupsi

Isu pemberantasan korupsi menjadi catatan buruk di akhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Apalagi, saat itu pemerintah bersama DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu.

Sejumlah hal yang menjadi sorotan antara lain kehadiran Dewan Pengawas yang dianggap memperlambat kinerja penindakan KPK.

Kritik lain terhadap revisi UU KPK adalah pegawai KPK yang akan menjadi ASN, juga kedudukan KPK yang dinilai tidak lagi independen.

Sejumlah aksi protes kemudian muncul untuk menentang revisi UU KPK, serta sejumlah isu lain seperti penolakan RKUHP, mendesak pengesahan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual, dan lainnya dalam tema #ReformasiDikorupsi.

Para demonstran dan sejumlah tokoh kemudian meminta Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK untuk membatalkan revisi UU KPK.

Baca juga: Mengkhawatirkan KPK dan Menanti Titik Balik Pemberantasan Korupsi

Jokowi juga pernah menyatakan untuk mempertimbangan penerbitan Perppu KPK. Namun, hingga 100 hari berjalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Perppu KPK tidak juga dirilis, dengan sejumlah alasan.

Tidak hanya itu, di saat kencangnya wacana pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi, suasana ini diperburuk dengan vonis koruptor yang semakin ringan.

Di sisi lain, terobosan pemerintah terkait pemberantasan korupsi belum juga terlihat. Rencana pemangkasan dan reformasi birokrasi pun belum terlihat hasil konkret hingga 100 hari berjalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

6. Polemik politik, hukum, keamanan, dan HAM

Polemik lain dalam bidang politik, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia juga mewarnai 100 hari Jokowi-Ma'ruf.