Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Kompas.com - 27/01/2020, 05:45 WIB
Joko Widodo dan Maruf Amin usai mengucap sumpah jabatan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/DINO OKTAVIANOJoko Widodo dan Maruf Amin usai mengucap sumpah jabatan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Penulis Bayu Galih
|
Editor Krisiandi

5. Isu pemberantasan korupsi

Isu pemberantasan korupsi menjadi catatan buruk di akhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Apalagi, saat itu pemerintah bersama DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu.

Sejumlah hal yang menjadi sorotan antara lain kehadiran Dewan Pengawas yang dianggap memperlambat kinerja penindakan KPK.

Kritik lain terhadap revisi UU KPK adalah pegawai KPK yang akan menjadi ASN, juga kedudukan KPK yang dinilai tidak lagi independen.

Sejumlah aksi protes kemudian muncul untuk menentang revisi UU KPK, serta sejumlah isu lain seperti penolakan RKUHP, mendesak pengesahan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual, dan lainnya dalam tema #ReformasiDikorupsi.

Para demonstran dan sejumlah tokoh kemudian meminta Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK untuk membatalkan revisi UU KPK.

Baca juga: Mengkhawatirkan KPK dan Menanti Titik Balik Pemberantasan Korupsi

Jokowi juga pernah menyatakan untuk mempertimbangan penerbitan Perppu KPK. Namun, hingga 100 hari berjalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Perppu KPK tidak juga dirilis, dengan sejumlah alasan.

Tidak hanya itu, di saat kencangnya wacana pelemahan KPK dan pemberantasan korupsi, suasana ini diperburuk dengan vonis koruptor yang semakin ringan.

Di sisi lain, terobosan pemerintah terkait pemberantasan korupsi belum juga terlihat. Rencana pemangkasan dan reformasi birokrasi pun belum terlihat hasil konkret hingga 100 hari berjalannya pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin.

6. Polemik politik, hukum, keamanan, dan HAM

Polemik lain dalam bidang politik, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia juga mewarnai 100 hari Jokowi-Ma'ruf.

Misalnya saja, rencana pemerintah untuk menerbitkan omnibus law yang diharapkan dapat memangkas keruwetan legislasi dikhawatirkan juga berdampak pada pelanggaran hak sipil bahkan hak asasi manusia.

Tidak hanya itu, omnibus law juga dikhawatirkan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Baca juga: Keluarga Korban Pelanggaran HAM Ragukan Komitmen Jokowi

Selain itu, polemik lain yang muncul antara lain pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menyebutkan bahwa Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

Lalu apa saja gebrakan, polemik, atau masalah lain yang muncul selama 100 hari pertama Jokowi-M'aruf Amin?

Kompas.com akan membuat sejumlah artikel dalam Liputan Khusus 100 Hari Jokowi-Ma'ruf mulai hari ini hingga sepekan ke depan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Polisi di Aceh Diperiksa, Diduga Aniaya Pria dengan Gangguan Jiwa

2 Polisi di Aceh Diperiksa, Diduga Aniaya Pria dengan Gangguan Jiwa

Nasional
Jubir Pemerintah: Sekali Lagi, Proses Penularan Corona Masih Terjadi

Jubir Pemerintah: Sekali Lagi, Proses Penularan Corona Masih Terjadi

Nasional
Pemerintah Ajak Masyarakat Tinggalkan Cara Berpikir Sebelum Wabah Covid-19

Pemerintah Ajak Masyarakat Tinggalkan Cara Berpikir Sebelum Wabah Covid-19

Nasional
Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi Setelah Jakarta

Ini Data Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi Setelah Jakarta

Nasional
Pemerintah: Kita Tak Bisa Kembali ke Kondisi Normal, Kita Harus Buat Paradigma Baru

Pemerintah: Kita Tak Bisa Kembali ke Kondisi Normal, Kita Harus Buat Paradigma Baru

Nasional
Jangan Ada Ruang untuk Saling Mengeluh dan Menyalahkan di Tengah Pandemi...

Jangan Ada Ruang untuk Saling Mengeluh dan Menyalahkan di Tengah Pandemi...

Nasional
Jubir Pemerintah: Belum Ada Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tertular!

Jubir Pemerintah: Belum Ada Vaksin Covid-19, Jangan Sampai Tertular!

Nasional
248.555 Spesimen Sudah Diperiksa, Pemerintah: Kita Tes secara Masif dan Tracing secara Agresif

248.555 Spesimen Sudah Diperiksa, Pemerintah: Kita Tes secara Masif dan Tracing secara Agresif

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia, Penambahan Tertinggi di Jatim

Sebaran Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia, Penambahan Tertinggi di Jatim

Nasional
Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus

Ini Sebaran 22.271 Kasus Covid-19 Indonesia, DKI Jakarta 6.634 Kasus

Nasional
526 Kasus Baru Covid-19 di 26 Provinsi, Jakarta, Jatim, dan Papua Tertinggi

526 Kasus Baru Covid-19 di 26 Provinsi, Jakarta, Jatim, dan Papua Tertinggi

Nasional
Hingga 24 Mei, Sudah 248.555 Spesimen Diperiksa untuk Covid-19

Hingga 24 Mei, Sudah 248.555 Spesimen Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Hingga 24 Mei, Ada 42.551 ODP dan 11.389 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 24 Mei, Ada 42.551 ODP dan 11.389 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menkes Terbitkan Panduan Mitigasi Covid-19 di Tempat Kerja Jelang New Normal

Menkes Terbitkan Panduan Mitigasi Covid-19 di Tempat Kerja Jelang New Normal

Nasional
Hingga 24 Mei, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.372 Orang

Hingga 24 Mei, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.372 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X