Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Kompas.com - 27/01/2020, 05:45 WIB
Joko Widodo dan Maruf Amin usai mengucap sumpah jabatan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019). KOMPAS.com/DINO OKTAVIANOJoko Widodo dan Maruf Amin usai mengucap sumpah jabatan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Penulis Bayu Galih
|
Editor Krisiandi

Tidak hanya itu, sejumlah nama juga tercatat sebagai ketua umum partai. Mereka antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.

Kritik kemudian muncul, sebab kehadiran para pengurus partai politik dalam pemerintahan dikhawatirkan melahirkan konflik kepentingan.

Baca juga: Terkait Kasus Harun Masiku, Yasonna Diminta Hindari Konflik Kepentingan

Saat pemerintahan berjalan belum 100 hari, kritik semakin kencang saat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang juga kader PDI-P terlihat dalam konferensi pers partainya terkait kasus korupsi yang menjerat kadernya, yaitu Harun Masiku.

3. Gebrakan menteri

Tidak hanya kritik, sejumlah anggota kabinet juga menarik perhatian masyarakat karena gebrakan yang dilakukan.

Sorotan terutama tertuju kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Eks Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini dianggap melakukan gebrakan dengan merombak sejumlah petinggi di BUMN yang dianggap bermasalah.

Baca juga: Erick Thohir Rombak 7 Pimpinan BUMN dalam 2 Bulan, Berikut Daftarnya...

Selain Erick Thohir, gebrakan yang menjadi perhatian publik adalah rencana Nadiem Makarim untuk menghapus ujian nasional sebagai salah satu syarat kelulusan.

Rencananya, format Ujian Nasional yang dikenal sebelumnya akan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Ini akan berlaku mulai 2021.

4. Pematangan rencana ibu kota

Sebelum memulai pemerintahan di periode kedua, Jokowi sudah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota pada 17 Agustus 2019.

Saat itu, terungkap bahwa ibu kota baru akan dipindah ke Kalimantan Timur, lokasi tepatnya di antara penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

Sejumlah persiapan dilakukan, hal paling utama adalah infrastruktur penunjang. Rencananya, ibu kota baru akan berkonsep ramah lingkungan atau green city, serta kota pinta alias smart city.

Baca juga: Presiden Jokowi Jamin Ibu Kota Baru Bebas Banjir dan Macet

Untuk mendukung rencana pemindahan, berbagai aturan perundang-undangan juga disiapkan.

Nantinya akan ada Undang-Undang sebagai dasar hukum pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara yang baru, juga pemindahan ibu kota.

Selain itu, pemerintah juga menyatakan bahwa aparatur sipil negara di tingkat pusat akan dipindahkan ke ibu kota baru.

Terakhir, Jokowi bahkan meminta sejumlah tokoh dan lembaga internasional untuk menjadi penasihat proyek pemindahan ibu kota.

Mereka yang dipilih antara lain Pangeran Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X