Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Kompas.com - 26/01/2020, 19:34 WIB
Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo Kompas.com / Dani PrabowoAnggota Baleg DPR Firman Soebagyo
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peningkatan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi agar menciptakan lapangan kerja baru menjadi salah satu tujuan pembuatan Undang-Undang Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja.

Namun, anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mengingatkan agar pemerintah tak hanya fokus terhadap penciptaan lapangan kerja baru.

"Memang, Omnibus Law ini adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Karena kita sadar berbagai regulasi yang ada di Tanah Air ini saling tumpang tindih antar satu dengan yang lain. Ini menimbulkan sesuatu yang tidak baik," kata Firman dalam diskusi bertajuk "Omnibus Law Bikin Galau" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/1/2020).

Baca juga: KSPI Sebut Omnibus Law Hanya Akomodir Kepentingan Pengusaha

Ia mengatakan, sistem ekonomi Indonesia memiliki keterikatan dengan sistem ekonomi global.

Ketika terjadi gejolak ekonomi di tataran global, Indonesia juga akan merasakan dampaknya.

Saat ini, angka pengangguran di Tanah Air mencapai 7,05 juta orang. Sementara itu, pertumbuhan angkatan kerja baru mencapai 2 juta orang per tahunnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini memang harus kita pikirkan, tetapi, Omnibus Law ini juga harus memberikan perlindungan kepada tenaga kerja eksisting. Jangan sampai terjadi kekhawatiran seperti yang disampaikan selama ini," ujar dia. 

Dalam beberapa kesempatan, sejumlah serikat buruh menyampaikan penolakan terhadap rencana pembahasan RUU ini.

Selain karena tidak dilibatkannya mereka dalam penyusunan draf RUU oleh pemerintah, mereka memandang ada sejumlah klausul yang dipandang dapat merugikan tenaga kerja.

Baca juga: Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Klausul yang dinilai merugikan buruh di antaranya munculnya wacana penggantian upah kerja minimum menjadi upah per jam, penghapusan uang pesangon dan digantikan dengan tunjangan PHK, perluasan outsourcing, mudahnya tenaga kerja asing tanpa skill masuk ke Indonesia, hingga hilangnya sanksi bagi pengusaha yang membayar gaji pegawai di bawah upah minimum.

Menurut Firman, seluruh persoalan di dalam Omnibus Law bisa diselesaikan bila seluruh pihak duduk bersama untuk merumuskan kebijakannya.

"Ini semua bisa dirangkai, bisa diselesaikan dalam satu norma undang-undang yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan asosiasi pekerja ini," ujar dia



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X