AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

Kompas.com - 26/01/2020, 18:27 WIB
Sekjen AJI Jakarta Afwan Purwanto dalam paparannya di kantor AJI Jakarta, Minggu (26/10/2020). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSekjen AJI Jakarta Afwan Purwanto dalam paparannya di kantor AJI Jakarta, Minggu (26/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Afwan Purwanto mengatakan, masih ada hak jurnalis yang diabaikan oleh media-media massa di Jakarta.

Menurut Afwan, temuan itu muncul ketika AJI Jakarta melakukan riset pada November-Desember 2019 terhadap 114 jurnalis muda di 37 media di Jakarta dengan masa kerja di bawah 3 tahun.

"Ada beberapa hak-hak dari para pekerja media yang masih terabaikan. Pertama, hak soal cuti haid, ruang laktasi, tidak ada uang lembur, kerja lebih dari 8 jam per hari. Kita tahu aturan kerja itu 8 jam per hari, kemudian tidak mendapatkan libur pengganti, misalnya mereka disuruh masuk pas ada bencana, tapi enggak dapat libur pengganti," kata dia dalam diskusi di kantor AJI Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Baca juga: AJI Jakarta: Upah Layak Jurnalis Pemula di Jakarta Rp 8,79 Juta

Afwan juga menyoroti beberapa media yang belum memberikan upaya pemulihan trauma psikologis yang dialami oleh para jurnalis.

Padahal, mereka kerap mendapatkan tekanan psikologis saat bertugas, seperti di wilayah konflik hingga bencana alam.

"Masih ada media yang belum memberikan pemulihan psikologis termasuk kalau jurnalisnya digebukin, korban persekusi, korban doxing di media sosial. Masih amat sangat jarang media yang memerhatikan pemulihan itu," kata dia.

AJI Jakarta juga menyebutkan, sebagian besar responden survei mengaku tidak mendapati adanya serikat pekerja di tempat mereka bekerja.

"Sebanyak 73 responden sebagian besar menjawab tidak ada. Ada yang jawab tidak tahu, ada 31 orang yang jawab ada. Kemudian kami tanyakan apakah mereka bergabung dengan serikat pekerja, sebagian dari mereka belum, ada yang sudah 16 orang, ada yang tidak mengisi pertanyaan tersebut," ujar Afwan.

Baca juga: Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Selain itu, AJI Jakarta masih mendapati responden yang mengaku tidak mendapatkan tunjangan kesehatan dari kantornya.

Padahal, tunjangan kesehatan wajib diberikan kepada pekerja, termasuk jurnalis. 

"Dari 114 responden ada 15 jurnalis yang tidak mendapatkan tunjangan kesehatan dari kantor. Kan standarnya wajib itu, BPJS Kesehatan ya. Di beberapa kantor ada juga kartu kesehatan dari pihak swasta. Jadi 10 persennya masih belum mendapatkan tunjangan kesehatan," kata dia. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

UPDATE 2 April: Ada 113 Kasus Baru Covid-19, Tersebar di 5 Provinsi

Nasional
Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Ini Rincian Distribusi APD dari Pemerintah untuk 5 Provinsi di Pulau Jawa

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Pemerintah Gelontorkan Rp 405 Triliun untuk Atasi Corona, Mensos: Bentuk Negara Hadir

Nasional
UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE: Tambah 9 Orang, Total 112 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Situasi Mengkhawatirkan akibat Covid-19, Anies Surati Kemenkes untuk Tetapkan PSBB

Nasional
Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Anies Sebut Sudah Laksanakan PSBB, Wapres: Berdampak atau Belum?

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Gugus Tugas Covid-19: Sekarang Kita Semua Harus Menanggalkan Ego Sektoral

Nasional
Pemerintah Didorong Tingkatkan Kapasitas Lab Tes Covid-19

Pemerintah Didorong Tingkatkan Kapasitas Lab Tes Covid-19

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 170 Orang, Bertambah 13

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia 170 Orang, Bertambah 13

Nasional
Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X