Istana Minta Pemprov DKI Tak Berpolemik di Media soal Penanganan Banjir Underpass Kemayoran

Kompas.com - 26/01/2020, 11:04 WIB
Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat pimpinan Pemprov DKI Jakarta untuk berpamitan kepada jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta karena telah dilantik sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Senin (24/7/2017). Dok. Humas Pemprov DKI JakartaMantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat pimpinan Pemprov DKI Jakarta untuk berpamitan kepada jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta karena telah dilantik sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Senin (24/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak hanya berpolemik di media dalam menyikapi banjir di Underpass Gandhi, Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

“Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” kata Heru melalui keterangan tertulis dari Setpres, Minggu (26/1/2020).

Baca juga: Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Heru berharap agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan, dibandingkan harus berpolemik di media.

Ia pun memastikan terkait underpass Kemayoran yang sudah terbangun, tentunya telah melalui pembahasan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.

“Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara tim DKI dan Kementerian PUPR,” kata Heru.

Untuk itu, Heru mengajak Pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.

“Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” lanjut Heru.

Baca juga: Genangan di Underpass Kemayoran Baru Bisa Kering Senin Lusa

Diberitakan sebelumnya, Underpass Gandhi di Kemayoran, Jakarta Pusat, terendam banjir dengan ketinggian antara 10 sentimeter sampai 250 sentimeter atau 2,5 meter pada Jumat (24/1/2020).

Namun, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memompa air banjir di sana.

Sebab, Underpass Gandhi berada di bawah kewenangan Pusat Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Kalau (Underpass) Kemayoran yang saya tahu itu memang punyanya Setneg, (PPK) Kemayoran," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

Baca juga: Underpass Kemayoran Tergenang 2,5 Meter karena Pompa Bermasalah

Juaini menyatakan, Dinas SDA menyalahi aturan jika asal memompa air banjir di Underpass Gandhi. Dinas SDA baru bisa memompa air di sana jika dimintai bantuan oleh PPK Kemayoran.

"Kecuali diminta bantuan, kami siap, (tetapi) belum ada permintaan. Kalau memang harus bantu, kami pasti datang, standby," kata Juaini.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
Pesan Puan Maharani untuk Komisioner KPU Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan

Pesan Puan Maharani untuk Komisioner KPU Raka Sandi Pengganti Wahyu Setiawan

Nasional
Polisi Temukan Zat Radioaktif Selain Cs 137 di Rumah SM

Polisi Temukan Zat Radioaktif Selain Cs 137 di Rumah SM

Nasional
Perludem Usul Pemilihan Eksekutif-Legislatif Pusat dan Daerah Dilakukan Terpisah

Perludem Usul Pemilihan Eksekutif-Legislatif Pusat dan Daerah Dilakukan Terpisah

Nasional
Cerita Terawan Ikut Kongres Umat Islam Indonesia demi Tangkal Corona

Cerita Terawan Ikut Kongres Umat Islam Indonesia demi Tangkal Corona

Nasional
Soal Proyek Revitalisasi TIM, Rano Karno Minta Anies Perhatikan Nasib Seniman

Soal Proyek Revitalisasi TIM, Rano Karno Minta Anies Perhatikan Nasib Seniman

Nasional
Nasdem Ingin Model Pemisahan Pemilu Serentak, Nasional dan Lokal

Nasdem Ingin Model Pemisahan Pemilu Serentak, Nasional dan Lokal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X