Istana Minta Pemprov DKI Tak Berpolemik di Media soal Penanganan Banjir Underpass Kemayoran

Kompas.com - 26/01/2020, 11:04 WIB
Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat pimpinan Pemprov DKI Jakarta untuk berpamitan kepada jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta karena telah dilantik sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Senin (24/7/2017). Dok. Humas Pemprov DKI JakartaMantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat pimpinan Pemprov DKI Jakarta untuk berpamitan kepada jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta karena telah dilantik sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Senin (24/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak hanya berpolemik di media dalam menyikapi banjir di Underpass Gandhi, Kemayoran, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

“Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” kata Heru melalui keterangan tertulis dari Setpres, Minggu (26/1/2020).

Baca juga: Underpass Kemayoran Banjir 2,5 Meter, Pemprov DKI Sebut Itu Wewenang Kemensetneg

Heru berharap agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan, dibandingkan harus berpolemik di media.

Ia pun memastikan terkait underpass Kemayoran yang sudah terbangun, tentunya telah melalui pembahasan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.

“Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara tim DKI dan Kementerian PUPR,” kata Heru.

Untuk itu, Heru mengajak Pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.

“Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” lanjut Heru.

Baca juga: Genangan di Underpass Kemayoran Baru Bisa Kering Senin Lusa

Diberitakan sebelumnya, Underpass Gandhi di Kemayoran, Jakarta Pusat, terendam banjir dengan ketinggian antara 10 sentimeter sampai 250 sentimeter atau 2,5 meter pada Jumat (24/1/2020).

Namun, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memompa air banjir di sana.

Sebab, Underpass Gandhi berada di bawah kewenangan Pusat Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Kalau (Underpass) Kemayoran yang saya tahu itu memang punyanya Setneg, (PPK) Kemayoran," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

Baca juga: Underpass Kemayoran Tergenang 2,5 Meter karena Pompa Bermasalah

Juaini menyatakan, Dinas SDA menyalahi aturan jika asal memompa air banjir di Underpass Gandhi. Dinas SDA baru bisa memompa air di sana jika dimintai bantuan oleh PPK Kemayoran.

"Kecuali diminta bantuan, kami siap, (tetapi) belum ada permintaan. Kalau memang harus bantu, kami pasti datang, standby," kata Juaini.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Nasional
Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Nasional
Polri Akui Surat Sehat Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Polri Akui Surat Sehat Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Nasional
Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dijerat Pidana

Buat Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dijerat Pidana

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 di Pasar untuk Pengunjung, Pedagang, dan Pengelola

Ini Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 di Pasar untuk Pengunjung, Pedagang, dan Pengelola

Nasional
Yurianto: Di Rumah Makan, Penerapan Protokol Kesehatan Harus Lebih Ketat

Yurianto: Di Rumah Makan, Penerapan Protokol Kesehatan Harus Lebih Ketat

Nasional
Yurianto: Kasus Positif Covid-19 Tanpa Gejala Harus Jadi Perhatian

Yurianto: Kasus Positif Covid-19 Tanpa Gejala Harus Jadi Perhatian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X