Koran Sin Po dan "Bocoran" Syair Indonesia Raya...

Kompas.com - 26/01/2020, 10:00 WIB
Sebagian halaman koran Sin Po yang terbit di Indonesia pada 1910 hingga 1965. Monash University mengumumkan telah melakukan digitalisasi koran bersejarah itu untuk mempermudah siapapun mengaksesnya. ABC News/Sastra WijayaSebagian halaman koran Sin Po yang terbit di Indonesia pada 1910 hingga 1965. Monash University mengumumkan telah melakukan digitalisasi koran bersejarah itu untuk mempermudah siapapun mengaksesnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Syair "Indonesia Raya" yang menjadi lagu kebangsaan Republik Indonesia ternyata kali pertama dipublikasikan dalam sebuah koran yang dibuat oleh warga etnis Tionghoa.

Adalah Koran Sin Po, media pertama yang mempublikasikan syair gubahan Wage Rudolf Supratman itu.

Menurut Asvi Warman Adam, dalam buku yang ditulis Ang Yan Goan, syair "Indonesia Raya" dimuat pada 1930-an.

Baca juga: Koran Sin Po, Pelopor Istilah Indonesia yang Hilang dari Catatan Sejarah...

Namun, dalam arsip yang diperlihatkan Djoko Utomo sewaktu menjabat Kepala Arsip Nasional RI, syair lagu kebangsaan itu dipublikasikan  Sin Po pada terbitan 27 Oktober 1928.

Dengan demikian, ada kemungkinan "Indonesia Raya" sudah "dibocorkan" di Sin Po, sebelum diperdengarkan secara instrumentalia pada saat pengikraran Sumpah Pemuda. Penulis syair "Indonesia Raya" sendiri, WR Supratman, dikenal sebagai wartawan Sin Po sejak 1925.

Dalam artikel "Pers Tionghoa, Sensibilitas Budaya, dan Pamali" yang ditulis Agus Sudibyo di harian Kompas (2001), Sin Po diterbitkan pada Oktober 1910 oleh kalangan muda Tionghoa di Jakarta. Sin Po dikenal sebagai media yang mendukung kaum revolusioner Tiongkok.

Baca juga: Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Asvi Warman Adam menulis, seorang redaktur Sin Po bernama Ang Yan Goa menjelaskan, koran yang bermula dari mingguan itu sejak awal mempunyai misi mengembangkan nasionalisme Tiongkok. Karena itu, Sin Po akrab dengan Konsulat Jenderal Tiongkok di Batavia.

Menurut Agus Sudibyo, sikap politik Sin Po sempat membuat koran itu terlibat polemik dengan media pribumi. Sin Po dianggap tidak punya kontribusi bagi pergerakan nasional.

Kemudian, karena aturan pemerintah, nama Sin Po sempat berubah menjadi Pantjawarta pada Oktober 1958, dan berganti menjadi Warta Bhakti pada tahun 1960-an.

Nasib Sin Po berakhir di ambang kelahiran Orde Baru.

Karena dianggap simpatisan Partai Komunis Indonesia dan terlibat Gerakan 30 September 1965, koran yang sudah bernama Warta Bhakti itu kemudian dilarang terbit sejak 1 Oktober 1965.

Kekerasan yang terjadi pasca-G30S 1965 itu tidak hanya mematikan eksistensi Sin Po. Secara perlahan, perannya dalam pergerakan kebangsaan pun mengelupas dalam catatan sejarah.

Baca juga: Monash University Digitalkan Koleksi Koran Sin Po

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Kabareskrim: Pesan Pak Kapolri, Kita Netral dalam Pilkada 2020

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X