Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Kompas.com - 26/01/2020, 06:34 WIB
Delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin Wikimedia CommonsDelegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville. Dari kiri ke kanan: Johannes Latuharhary, Ali Sastroamidjojo, Agus Salim, Johannes Leimena, Setiadjit Soegondo, Amir Syarifuddin

Nasionalisme Liem terlihat jelas melawan pengaruh Jepang saat itu. Pada tahun 1938, Liem menerbitkan buku yang anti-Jepang. Akibat langkahnya itu, ia sempat ditahan pemerintah Jepang dalam waktu yang tidak begitu lama.

Pada masa mencapai kemerdekaan, Liem ditunjuk oleh Soekarno-Hatta sebagai salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Dalam perundingan Renville, Liem mewakili delegasi Indonesia pada tahun 1947.

"Keikutsertaan Liem Koen Hian dalam badan resmi pemerintah Indonesia ini perlu diberi catatan khusus karena partisipasinya dalam pemerintahan awal Republik Indonesia menembus batas-batas Tionghoa dan Indonesia," tulis Yerry.

Baca juga: Khoe Tjioe Liang, Dokter TNI di Balik Pengangkatan Jenazah 7 Pahlawan Revolusi

Pada tahun 1950, Liem ikut mendirikan partai multi-rasial bernama Persatuan Tenaga Indonesia. Setahun kemudian, Liem ditangkap oleh pemerintahan Sukiman karena dicurigai sebagai komunis.

Peristiwa penangkapan ini sangat memukul Liem. Setelah lepas dari penjara, dengan rasa kecewa yang mendalam, Liem akhirnya melepas kewarganegaraan Indonesia-nya yang sudah ia perjuangkan selama 20 tahun terakhir.

"Setahun kemudian, 1952, dia meninggal di Medan dengan status sebagai warga negara Tionghoa," papar Yerry dalam tulisannya.


Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Komisi VIII Minta Pemerintah Tak Buru-buru soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X