Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Kompas.com - 25/01/2020, 23:00 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Menko Polhukam Mahfud MD di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, saat ini Indonesia tidak memerlukan bantuan dari negara mana pun untuk mengatasi persoalan di Perairan Natuna.

Ia bahkan mengaku telah menolak bantuan dari Amerika Serikat yang berniat membantu Indonesia menangani polemik dengan China di kawasan Laut China Selatan.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud ketika bertemu dengan Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph Donovan Jr.

"Saya bilang enggak perlu kerja sama dengan Amerika soal urusan itu," kata Mahfud di kantor PB Nahdlatul Ulama, Jakarta, Sabtu (25/1/2020).

Baca juga: Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Menurut Mahfud MD, jika Indonesia menerima bantuan dari AS, maka bisa saja terjadi konflik dengan China.

Mahfud menegaskan sikap Indonesia tegas bahwa tidak pernah mengakui Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus di Laut China Selatan seperti klaim China.

Ia mengatakan, Indonesia berpegang pada Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 yang menyatakan kawasan perairan itu merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Kalau kita kerja sama dengan Amerika, berarti kita perang dengan China. Padahal kita tidak (bersengketa). Pokoknya kita usir," ujar Mahfud MD.

"Sehingga kita tidak terjebak pada perang proksi. Kita enggak mau, enggak ada perundingan dengan China. Enggak perlu bantuan (AS)," kata dia.

Baca juga: Bertemu Pimpinan MPR, Dubes Xiao Qian Ungkap Penyebab Nelayan China Melaut di Natuna

Sebelumnya, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mengatakan, tidak ada perselisihan antara China dengan Indonesia ihwal teritorial.

Persoalan yang belakangan ini mencuat terkait perairan Natuna, kata dia, pada dasarnya berkaitan dengan overlapping atau tumpang tindih area perairan.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

KPK Bentuk Satgas Khusus untuk Tindak Lanjuti Laporan PPATK

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X