Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Kompas.com - 25/01/2020, 20:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, partainya harus berhati-hati dalam mengusung calon kepala daerah untuk Pilkada 2020.

Menurut Bambang Soesatyo, figur calon kepala daerah sangat menentukan perolehan suara.

"Jadi yang paling menentukan dalam pilkada ini, pertama adalah tokohnya," ujar Bambang kepada wartawan di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020).

"(Kalau) partai salah pilih figur, maka sulit buat memenangkan pertarungan. Menurut saya, Golkar harus hati-hati dalam menentukan siapa yang dicalonkan," kata dia.

Baca juga: Kepengurusan DPP Partai Golkar Dinilai Tak Cerminkan Komitmen Rekonsiliasi

Faktor kedua, lanjut dia, partai tidak bisa lepas dari kerja sama dengan partai lain.

Sebab, kerja sama itu menyangkut terpenuhinya syarat pencalonan kepala daerah.

"Harus ada kerja sama dengan partai-partai lain dalam satu koalisi yang mendukung calon (kepala daerah) itu," tutur pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut.

Partai Golkar sendiri, kata Bamsoet, sudah memiliki target untuk Pilkada 2020 yang sudah dirumuskan dalam musyawarah nasional beberapa waktu lalu.

"Sehingga kita lihat nanti di lapangan. Kalau itu (berapa persen kemenangan) silakan tanya ke DPP Golkar," tuturnya.

Baca juga: Pilkada Sumbar 2020, Golkar Jaring 9 Nama Kepala Daerah

Sebelumnya, Partai Golkar menggandeng 10 lembaga survei menjelang Pilkada Serentak 2020.

Adapun lembaga survei yang menjadi rekanan Golkar yakni Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Pusdeham) Surabaya yang dipimpin Muhammad Asfar, Indikator Politik yang dipimpin Burhanuddi Muhtadi.

Ada juga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipimpin Sirojudin Abbas, Charta Politika yang dipimpin Yunarto Wijaya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dipimpin Djayadi Hanan, Indo Barometer yang dipimpin M. Qodari.

Kemudian, Polmark Indonesia yang dipimpin Eep Saefulloh Fatah, Lembaga Survei Sinergi Data Indonesia (SDI) yang dipimpin Barkah Pattimahu, Poltracking Indonesia yang dipimpin Hanta Yuda, serta LSI yang dipimpin Denny JA.

Partai Golkar sengaja menggandeng lembaga survei yang telah diketahui rekam jejaknya untuk memberi rekomendasi calon pemimpin yang laik ikut Pilkada 2020.

Baca juga: Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Pasalnya, Partai Golkar memprioritaskan kadernya untuk maju dalam Pilkada 2020. Untuk itu, Partai Golkar bakal memperhatikan popularitas, elektabilitas, kemampuan logistik.

"Kami akan melihat hasil survei dari lembaga-lembaga yang kami rekomendasikan. Sehingga, Golkar mendapat kader terbaik dan siap bertarung pada Pilkada 2020," kata Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus, usai rapat pleno DPP Partai Golkar, Rabu (13/11/2019).

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com