Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Kompas.com - 25/01/2020, 19:46 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan pers soal pernyataannya yang dianggap  menyinggung warga Tanjung Priok saat acara Resolusi Pemasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Dalam pernyataannya Menkumham Yasonna H Laoly menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberikan keterangan pers soal pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Tanjung Priok saat acara Resolusi Pemasyarakatan 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Dalam pernyataannya Menkumham Yasonna H Laoly menyampaikan permohonan maaf atas perkataannya yang menyinggung warga Tanjung Priok. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo agar menterinya berhati-hati menyampaikan pernyataan publik berlaku juga untuk semua pejabat pemerintah.

"Saya kira itu berlaku untuk semua (pejabat pemerintah), tidak hanya kepada Pak Yasonna," ujar Bambang Soesatyo kepada wartawan di Cililitan, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2020).

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai Yasonna Laoly merupakan menteri yang baik, yang kebetulan saja terjerat ucapannya sendiri.

"Karena menurut saya Pak Yasonna itu menteri yang terbaik ya," tuturnya.

Baca juga: Dirjen Imigrasi Sebut Yasonna Tak Merekayasa Keberadaan Harun Masiku

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh menterinya untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan di publik.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi ketika ditanya tanggapannya terkait simpang siur keberadaan eks caleg PDI-P yang juga tersangka KPK, Harun Masiku.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebelumnya menyebut Harun Masiku berada di luar negeri saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan beberapa orang lainnya.

Namun, Dirjen Imigrasi pada akhirnya meralat bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia sejak 7 Januari 2020.

"Saya hanya ingin, saya hanya pesan, titip kepada semua menteri, semua pejabat, kalau membuat statement itu hati-hati," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

"Terutama yang berkaitan dengan angka-angka, terutama yang berkaitan dengan data, terutama yang berkaitan dengan informasi, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai informasi dari bawah langsung diterima tanpa kroscek terlebih dulu," ujar dia.

Baca juga: Berkaca pada Yasonna, Jokowi Minta Menteri Hati-hati Beri Statement

Saat ditanya apakah simpang siur keberadaan Harun Masiku ini memang hanya miskomunikasi atau ada kesengajaan, Presiden Jokowi mengaku tidak tahu.

Ia kemudian mengulang pernyataannya kembali agar semua menteri berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.

"Saya tidak tahu, tapi yang jelas untuk semuanya harus hati-hati dalam membuat pernyataan. Apalagi yang berkaitan dengan hukum, hati-hati," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi lainnya melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/1/2020).

Baca juga: KPK Dalami Laporan Dugaan Yasonna Rintangi Penyidikan Harun Masiku

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Yasonna dilaporkan atas dugaan merintangi penyidikan terkait simpang siur keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR.

"Hari ini kita bersama koalisi masyarakat sipil lainnya melaporkan saudara Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM atas dugaan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice," kata Kurnia di Gedung Merah Putih KPK.

Yasonna dinilai telah merintangi penyidikan karena memberikan keterangan tidak benar soal keberadaan Harun Masiku.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang turut menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Baca juga: KPK Bantah Pernyataan Hasto yang Sebut Harun Masiku sebagai Korban

Harun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

KPK sendiri hingga kini belum mengetahui keberadaan Harun. Harun disebut terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020), dua hari sebelum operasi tangkap tangan terhadap Wahyu dan tersangka lainnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Iseng, Motif 2 Tersangka Penyebar Hoaks Ajakan Tarik Uang dari Bank

Iseng, Motif 2 Tersangka Penyebar Hoaks Ajakan Tarik Uang dari Bank

Nasional
Sambangi KPK, Ketua KY Bahas Pertukaran Data Hakim

Sambangi KPK, Ketua KY Bahas Pertukaran Data Hakim

Nasional
UPDATE 3 Juli: ODP Covid-19 Jadi 38.767 Orang, PDP 13.609

UPDATE 3 Juli: ODP Covid-19 Jadi 38.767 Orang, PDP 13.609

Nasional
UPDATE 3 Juli: Sudah 871.436 Spesimen Diperiksa dari 519.970 Orang

UPDATE 3 Juli: Sudah 871.436 Spesimen Diperiksa dari 519.970 Orang

Nasional
Kasus Covid-19 Rekor Tertinggi, Bamsoet Minta Pemerintah Perketat PSBB

Kasus Covid-19 Rekor Tertinggi, Bamsoet Minta Pemerintah Perketat PSBB

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 901 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 27.568

UPDATE 3 Juli: Tambah 901 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 27.568

Nasional
UPDATE 3 Juli: Pasien yang Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 3.036

UPDATE 3 Juli: Pasien yang Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 3.036

Nasional
Polisi Tangkap 2 Penyebar Hoaks Terkait Ajakan Penarikan Dana Bank

Polisi Tangkap 2 Penyebar Hoaks Terkait Ajakan Penarikan Dana Bank

Nasional
Keterbatasan Informasi yang Inklusif, Anak Penyandang Disabilitas Sulit Memahami Protokol Kesehatan

Keterbatasan Informasi yang Inklusif, Anak Penyandang Disabilitas Sulit Memahami Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 RI Lewati 60.000 Setelah Bertambah 1.301 Pasien

UPDATE: Kasus Covid-19 RI Lewati 60.000 Setelah Bertambah 1.301 Pasien

Nasional
Kementerian PPPA: Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Picu Orangtua Lakukan Kekerasan pada Anak

Kementerian PPPA: Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Picu Orangtua Lakukan Kekerasan pada Anak

Nasional
Kepala BNPT: Penyebar Paham Radikalisme Manfaatkan Media Sosial

Kepala BNPT: Penyebar Paham Radikalisme Manfaatkan Media Sosial

Nasional
Cerita Gubernur Kalbar Kirim Ratusan Pesan Singkat Demi Pantau Kasus Covid-19

Cerita Gubernur Kalbar Kirim Ratusan Pesan Singkat Demi Pantau Kasus Covid-19

Nasional
Kemendagri Hormati Proses Hukum KPK terhadap Bupati Kutai Timur

Kemendagri Hormati Proses Hukum KPK terhadap Bupati Kutai Timur

Nasional
Skenario Covid-19 sampai 2021, Mendagri: Vaksin hingga Herd Immunity

Skenario Covid-19 sampai 2021, Mendagri: Vaksin hingga Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X