Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Kompas.com - 25/01/2020, 07:19 WIB
Sejumlah kapal nelayan yang siap diberangkatkan ke Natuna, di Pantura Kota Tegal Jawa Tengah bersandar di Pelabuhan Kota Tegal, Rabu (22/1/2020) KOMPAS.com/Tresno SetiadiSejumlah kapal nelayan yang siap diberangkatkan ke Natuna, di Pantura Kota Tegal Jawa Tengah bersandar di Pelabuhan Kota Tegal, Rabu (22/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mayjen TNI Rudianto mengatakan, saat ini pemerintah telah merevisi 29 regulasi yang menghambat aktivitas perikanan laut.

"Saat ini kami laporkan sudah dilakukan revisi 29 regulasi yang berbentuk Peraturan Pemeritnah (PP), peraturan menteri (permen), kemudian surat edaran (SE) dari menteri Menteri KKP sebelumnya yang menghambat segala aktivitas berkaitan perikanan di laut," ujar Rudianto dalam diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Namun, dia tidak merinci lebih spesifik aturan apa saja yang direvisi.

Baca juga: Nelayan Pantura Bisa Melaut di Natuna Mulai Akhir Januari

Menurutnya, revisi ini dilakukan untuk mendukung rencana Kemenko Polhukam dan Kementerian KKP untuk menghadirkan nelayan di perairan Natuna.

Kehadiran nelayan Indonesia ini merupakan salah satu langkah menolak klaim sepihak China atas Indonesia di perairan Natuna.

"Menko-Polhukam bersama Menteri KKP telah mengkoordinasikan seluruh kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan di Natuna Utara dan menyiapkan segala kebutuhan dan pemberdayaan nelayan untuk hadir di sana, " lanjut Rudianto.

Baca juga: Bertemu Pimpinan MPR, Dubes Xiao Qian Ungkap Penyebab Nelayan China Melaut di Natuna

Dia menuturkan, para nelayan dari Pantai Utara Jawa (Pantura) direncanakan bisa melaut di perairan Natuna mulai akhir Januari.

"Pada akhir Januari, direncanakan nelayan-nelayan kita bisa melaut di laut Natuna Utara, " tutur Rudianto.

Selain merevisi regulasi, saat ini pemerintah juga melakukan pengecekan administrasi, pengecekan fisik dan persiapan logistik kapal nelayan.

Baca juga: Dubes China Sebut Tak Ada Persoalan dengan Indonesia Terkait Teritorial Natuna

Kemudian, pemerintah sedang sedang menggodok penyelesaian SOP pengamanan TNI AL, Bakamla dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kewenangan di laut.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Nasional
Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Nasional
KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Nasional
DPR Minta Pemerintah Beri Edukasi soal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

DPR Minta Pemerintah Beri Edukasi soal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Strategi Jamin Ketersediaan Alat Kesehatan dan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Strategi Jamin Ketersediaan Alat Kesehatan dan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Nasional
Kemenkes Belum Terima Pengajuan PSBB dari Gubernur Jawa Barat dan Banten

Kemenkes Belum Terima Pengajuan PSBB dari Gubernur Jawa Barat dan Banten

Nasional
Pemerintah Dinilai akan Kewalahan Bendung Covid-19 di Daerah Saat Arus Mudik

Pemerintah Dinilai akan Kewalahan Bendung Covid-19 di Daerah Saat Arus Mudik

Nasional
Komnas HAM Minta DPR-Pemerintah Tunda Pembahasan RKUHP

Komnas HAM Minta DPR-Pemerintah Tunda Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Minta Warga DKI Jakarta Patuhi Aturan PSBB

Pemerintah Minta Warga DKI Jakarta Patuhi Aturan PSBB

Nasional
Keamanan Data Negara dan Rencana Pemerintah Bikin Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Keamanan Data Negara dan Rencana Pemerintah Bikin Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
YLBHI: Situasi Krisis Justru Membutuhkan Suara Kritis

YLBHI: Situasi Krisis Justru Membutuhkan Suara Kritis

Nasional
ICJR Nilai Polisi Jadikan Pandemi Covid-19 Bungkam Kebebasan Berpendapat

ICJR Nilai Polisi Jadikan Pandemi Covid-19 Bungkam Kebebasan Berpendapat

Nasional
Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Update Covid-19 per 7 April: 2.738 Positif, Pasien Sembuh dan Meninggal 12 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X