Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Kompas.com - 25/01/2020, 07:12 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya usai menemui Menko Polhukam Mahfud Md di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAWali Kota Bogor Bima Arya usai menemui Menko Polhukam Mahfud Md di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, banjir di Kota Bogor tahun 2020 ini tidak separah tahun 2019 berkat adanya program naturalisasi Kali Ciliwung, Bogor.

"Ada program naturalisasi Ciliwung, Bogor, tahun ini alhamdulillah banjirnya tidak seperti tahun kemarin. Makanya, kemarin saya tidak diundang ke Istana mungkin begitu. Dibanding kemarin agak berkurang, mungkin karena program naturalisasi Ciliwung kita," ujar Bima seusai menemui Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020).

Bima enggan berkomentar saat disinggung perihal program naturalisasi DKI Jakarta yang belum berjalan.

Baca juga: Pemprov DKI Klaim Sudah Naturalisasi Sungai di 5 Titik


Menurutnya, hal tersebut merupakan ranah Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Saya tidak mau komentar dapur orang. Itu sudah kebijakan Pak Anies. Kami akan fokus saja bagaimana membuat Ciliwung ini volume air di Jakartanya berkurang. Jadi ada gerakan untuk membersihkan sampah, ada gerakan untuk membangun rasa peresapan penanaman dan lain-lain," ungkap Bima.

Sebagai Wali Kota daerah hulu sungai dan daerah resapan air bagi Jakarta, Bima membenarkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa daerah hulu menentukan banjir di Jakarta.

"Jadi kita juga kerjakan itu (program naturalisasi Kali Ciliwung) dan kita sepakat dengan Pak Gubernur bahwa di hulu juga sangat menentukan," tutur Bima.

Baca juga: Normalisasi vs Naturalisasi, Pengamat: Tergantung Kondisi Fisik

Dirinya menjelaskan, semakin banyak kawasan Bogor meresap air hujan, maka air yang akan mengalir ke Jakarta akan semakin berkurang.

Bima menuturkan, untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah menyepakati usulan pembangunan kolam retensi yang dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Bogor sudah menyepakati ada usulan untuk membangun kolam retensi yang dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi tinggal eksekusi saja. Selain APBD, kami juga alokasikan untuk kolam retensi," kata Bima.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X