Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Kompas.com - 25/01/2020, 05:31 WIB
Panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda Muhammad Ali dalam diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda Muhammad Ali dalam diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda Muhammad Ali mengatakan, kehadiran di laut menjadi solusi untuk mengatasi sengketa di sejumlah titik rawan perairan Indonesia.

"Kehadiran di laut (solusinya) oleh seluruh unsur. Kita akan bersinergi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bahkan aparat maritim lainnya," ujar Ali usai mengisi diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah rencana menjadikan Bakamla sebagai penjaga laut atau coast guard.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi I Minta Kekuatan TNI dan Bakamla di Natuna Diperkuat

TNI AL berharap rencana ini bisa segera terealisasi.

Terlebih, rencana ini sudah didukung oleh dasar hukum yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

"(Lewat) RUU Keamanan Laut, itu yang saya dengar, " tuturnya.

Lebih lanjut Ali mengungkapkan saat ini pemerintah menghadapi kondisi tiga titik bermasalah (trouble spot) di perairan Indonesia.

Baca juga: Banyak Aturan Tumpang Tindih, DPR Desak Omnibus Law Keamanan Laut Segera Direalisasikan

Pertama, dengan China yakni menyoal Laut Cina Selatan atau perairan Natuna Utara.

Kedua, dengan Australia di perairan Papua. "Kita menjaga dari Australia atau yang berpotensi merebut Papua," ucap Ali.

Ketiga, dengan Malaysia di perairan Ambalat.

Pemerintah kemudian membentu tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) untuk merespons kondisi ini.

"Yang mana menjadi konsentrasi kekuatan laut untuk menjaga perairan Indonesia. Khususnya di perbatasan," kata Ali.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X