Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Kompas.com - 25/01/2020, 05:31 WIB
Panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda Muhammad Ali dalam diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda Muhammad Ali dalam diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima Komando Armada I TNI AL Laksamana Muda Muhammad Ali mengatakan, kehadiran di laut menjadi solusi untuk mengatasi sengketa di sejumlah titik rawan perairan Indonesia.

"Kehadiran di laut (solusinya) oleh seluruh unsur. Kita akan bersinergi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bahkan aparat maritim lainnya," ujar Ali usai mengisi diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah rencana menjadikan Bakamla sebagai penjaga laut atau coast guard.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi I Minta Kekuatan TNI dan Bakamla di Natuna Diperkuat


TNI AL berharap rencana ini bisa segera terealisasi.

Terlebih, rencana ini sudah didukung oleh dasar hukum yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

"(Lewat) RUU Keamanan Laut, itu yang saya dengar, " tuturnya.

Lebih lanjut Ali mengungkapkan saat ini pemerintah menghadapi kondisi tiga titik bermasalah (trouble spot) di perairan Indonesia.

Baca juga: Banyak Aturan Tumpang Tindih, DPR Desak Omnibus Law Keamanan Laut Segera Direalisasikan

Pertama, dengan China yakni menyoal Laut Cina Selatan atau perairan Natuna Utara.

Kedua, dengan Australia di perairan Papua. "Kita menjaga dari Australia atau yang berpotensi merebut Papua," ucap Ali.

Ketiga, dengan Malaysia di perairan Ambalat.

Pemerintah kemudian membentu tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) untuk merespons kondisi ini.

"Yang mana menjadi konsentrasi kekuatan laut untuk menjaga perairan Indonesia. Khususnya di perbatasan," kata Ali.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X