Jokowi Baru Tahu Alasan OSO Menolak Jabatan Wantimpres

Kompas.com - 24/01/2020, 22:20 WIB
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) bersama Wakil Presiden Maruf Amin (kedua kanan) mengikuti sesi foto bersama saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Masa Bakti 2019-2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020). Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura Masa Bakti 2019-2024 tersebut mengangkat tema Hanura Untuk Indonesia. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pd. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoPresiden Joko Widodo (ketiga kanan) bersama Wakil Presiden Maruf Amin (kedua kanan) mengikuti sesi foto bersama saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Masa Bakti 2019-2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020). Pengukuhan Pengurus DPP Partai Hanura Masa Bakti 2019-2024 tersebut mengangkat tema Hanura Untuk Indonesia. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pd.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku baru mengetahui alasan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) menolak jabatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato di acara pengukuhan pengurus DPP Hanura di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Jokowi mengaku baru tahu alasan OSO menolak jabatan Wantimpres lantaran lebih memilih memimpin Hanura.

Baca juga: Cerita Jokowi saat Tak Diundang OSO di Munas Hanura

"Karena Pak OSO lebih mencintai Hanura dibanding duduk di Wantimpres. Baru tahu saya juga. Oleh sebab itu kalau Partai Hanura dikelola secara profesional dan penuh dengan kecintaan seperti yang ditunjukkan Pak OSO, saya yakin Partai Hanura akan jadi partai besar," kata Jokowi lantas disambut tepuk tangan seluruh kader Hanura di sana.

Karena memilih menjadi Ketua Umum Hanura, OSO tak bisa menjabat anggota Wantimpres sebab peraturan perundang-undangan tak membolehkan.

Jokowi pun optimistis ke depannya Hanura akan semakin besar di bawah kepemimpinan OSO yang kini membawahi 807 anggota DPRD dari partainya di seluruh Indonesia.

"Dan itu ditunjukkan oleh seluruh anggota DPRD (Hanura) di seluruh Tanah Air baik provinsi, kabupaten, kota, ada 807 anggota dewan dari Partai Hanura yang duduk di DPRD," lanjut Presiden. 

Sebelumnya, OSO pun mengaku ditawari posisi di Wantimpres oleh Jokowi.

Meski menolak, OSO mengatakan, tawaran itu sebagai bukti bahwa Presiden Joko Widodo tidak pernah meninggalkan Hanura.

"Saya berterima kasih kepada Presiden yang telah menawarkan saya duduk di Dewan Pertimbangan. Itu menandakan Presiden Jokowi tidak pernah meninggalkan kita," kata OSO dalam pidato di acara pembukaan Munas III Hanura, di Jakarta, Selasa (17/11/2019) malam, dikutip dari Antara.

Meskipun demikian, kata OSO, dirinya harus menolak tawaran Presiden karena masih memegang amanah sebagai Ketua Umum Hanura.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Jelang Pilkada 2020, Kabareskrim Perintahkan Bentuk Satgas Anti-Politik Uang

Nasional
Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Golkar Gelar Rapat Konsolidasi untuk Petakan Kader Potensial pada Pilkada 2020

Nasional
Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Arab Saudi Tangguhkan Kunjungan Umrah, Menag Minta Calon Jemaah Memahami

Nasional
Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Waketum Golkar Klaim Tak Bicara Mahar Politik pada Pilkada 2020

Nasional
Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Desak Pansus Jiwasraya, Demokrat Ingatkan DPR Bukan Kantor Cabang Eksekutif

Nasional
Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Ini Usul Perludem soal Pelaksanaan Pemilu 2024 agar Tak jadi Beban Penyelenggara

Nasional
AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

AJI Keberatan soal Surat Edaran MA Larang Wartawan Rekam Persidangan

Nasional
KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

KPU Akan Berikan Saran ke DPR soal Model Pemilu Serentak yang Ideal

Nasional
Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Komisi VIII: Arab Saudi Seharusnya Cukup Berpengalaman Hadapi MERS

Nasional
KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

KPK Soroti Perubahan Pengajuan Dana Hibah KONI, dari Rp 16 Miliar ke Rp 27 Miliar

Nasional
Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Soal Penangguhan Visa Umrah, Menko PMK: Sabar dan Ikhlas, Ibadah Jangan Ngotot

Nasional
MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

MK Putuskan Pilpres-Pileg Serentak, Perludem: Jangan Seperti Pemilu 2019

Nasional
Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nawawi Pomolango: Setengah Persoalan KPK Terjawab kalau Harun Masiku Ditangkap

Nasional
Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Menlu Minta WNI yang Telanjur Tiba di Arab Saudi Diperbolehkan Umrah

Nasional
Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X