Lanjutkan Program Sejuta Rumah, Jokowi Naikkan Kuota FLPP

Kompas.com - 24/01/2020, 19:35 WIB
Presiden Joko Widodo berpidato saat Pencanangan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020). Sensus penduduk 2020 mengangkat tema menuju satu data kependudukan untuk Indonesia maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo berpidato saat Pencanangan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020). Sensus penduduk 2020 mengangkat tema menuju satu data kependudukan untuk Indonesia maju. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan akan menaikkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti ( FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2020.

Meski target membangun sejuta rumah sudah tercapai pada akhir 2019 lalu, namun Jokowi memastikan program FLPP tak dihentikan.

“Akan terus. Yang jelas targetnya pada tahun 2019 terpenuhi. Tetap, ini akan diteruskan dengan target yang sedikit lebih banyak,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Pengembang Perumahan Minta Anggaran Program FLPP Ditambah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya mencatat pembangunan Program sejuta rumah per Desember 2019 sebanyak 1.218.927 unit. Artinya sudah melebih target yang ditetapkan.

Presiden Jokowi mengatakan, kesuksesan tersebut justru mendorong pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerima fasilitas FLPP.

Berdasarkan Nota Keuangan, pada Tahun Anggaran 2020, pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah.

“Yang jelas, FLPP ini sangat diminati oleh masyarakat karena meringankan. Pagunya akan ditambah. Saya sudah perintahkan sendiri,” tegas Jokowi.

Baca juga: Terbesar dalam Lima Tahun, FLPP 2020 Dialokasikan Rp 11 Triliun

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Moeroed meminta pemerintah menambah anggaran pembiayaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) untuk membantu penjualan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2020.

Ia mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan Rp 11 triliun untuk FLPP pada 2020. Namun, Rp 2 triliun dari anggaran itu terpakai untuk menutupi pembiayaan pada 2019.

Sisanya, Rp 9 triliun, dinilai masih kurang untuk memenuhi pembangunan rumah MBR pada 2020.

Menurut Moeroed, anggaran sebesar Rp 9 triliun hanya cukup untuk pembangunan 97.700 unit rumah bersubsidi. Sementara itu, REI ditarget membangun rumah bersubsidi sebanyak 260.000 unit.

"Jadi masih dibutuhkan anggaran lebih kurang Rp 18 triliun. Untuk itu kami coba memberi usulan kepada pemerintah agar bisa memberi pertimbangan," ujar Moeroed saat bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Moeroed mengatakan, nantinya pembiayaan tambahan sebesar Rp 18 triliun bisa digunakan untuk membantu pembiayaan konsumen berpenghasilan Rp 4 juta per bulan dengan bunga KPR 5 persen dan masa tenor 20 tahun, sehingga dapat membantu penyediaan 8.888 unit rumah.

"Kedua, untuk masyarakat yang berpenghasilan Rp 5 juta per bulan, dengan bunga yang lebih besar, 8 persen, juga dengan tenor 20 tahun sehingga bisa meng-cover 141.300 unit rumah," ucap Moeroed.

 

 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KASBI Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

KASBI Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

Nasional
Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

Nasional
Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Nasional
ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

Nasional
TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

Nasional
Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

Nasional
Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

Nasional
Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Nasional
Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

Nasional
Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X