Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Minta Rencana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg Dibatalkan

Kompas.com - 24/01/2020, 17:51 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra di DPR meminta rencana pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram dibatalkan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani mengatakan, pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram itu akan sangat membebani masyarakat menengah ke bawah.

"Rencana kenaikan elpiji 3 kilogram itu kan sangat memberatkan masyarakat. Bahkan pemerintah berencana mengonversi subsidi elpiji ke bentuk yang lain. Kami berharap pemerintah membatalkan rencana tersebut," kata Muzani di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini, jika subsidi elpiji 3 kilogram dicabut, akan memengaruhi perekonomian masyarakat di kelas menengah ke bawah.

Muzani mengatakan, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga terhadap elpiji 12 kilogram.

"Kalau ingin menaikkan ya pada elpiji yang dimanfaatkan atau dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Beban itu jangan ditambah ke bawah, tapi ke atas," kata anggota Wakil Ketua MPR itu. 

Muzani pun tak setuju dengan rencana pemerintah yang akan memberi bantuan dana tunai kepada warga miskin sebagai ganti subsidi elpiji 3 kilogram.

Menurut Muzani, bantuan berupa dana tunai malah lebih rawan disalahgunakan.

"Kalau ada subsidi pemerintah di sektor elpiji yang tidak selalu rakyat miskin ya tidak apa-apa, karena kan dengan begitu meningkatkan daya beli, daya tahan masyarakat. Itu yang memanfaatkan juga tidak berlebihan," tuturnya.

"Orang menumpuk elpiji untuk apa, banyak-banyak di rumah kan juga akan dikonsumsi juga. Jadi kalau itu alasannya, saya kira agak didramatisir," kata Muzani.

Diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah akan memberi bantuan dana tunai kepada warga miskin.

Hal ini dilakukan sebagai ganti dari kebijakan pencabutan subsidi elpiji 3 kilogram (kg) mulai pertengahan 2020.

“Ya nanti diberikan seperti kompensasi uang, kira-kira tengah dibahas," ujar Arifin di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Harga Elpiji 3 Kg Sudah Melonjak, Anggota DPR Ini Kritik Rencana Distribusi Tertutup

Arifin menjelaskan, langkah ini diambil agar subsidi yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran. Pemerintah akan mendata warga-warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah.

“Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi enggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi kebocoran,” kata Arifin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com