Hasto Minta Harun Masiku Kooperatif dan Tak Takut Hadapi Kasus di KPK

Kompas.com - 24/01/2020, 17:22 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto kembali mengingatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku untuk bersikap kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK.

Hasto mengatakan, Harun tidak perlu takut menyerahkan diri ke KPK karena menurutnya Harun merupakan seorang korban.

"Tim hukum kami mengimbau untuk bersikap kooperatif, tidak perlu takut. Karena dari seluruh kontruksi yang dilakukan tim hukum, beliau menjadi korban atas tindak penyalahgunaan kekuasaan itu," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Hasto Ungkap Alasan PDI-P Ajukan Harun Masiku Sebagai Pengganti Nazarudin Kiemas

Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 yang keberadaannya masih belum diketahui KPK.

Hasto menuturkan, PDI-P menilai Harun merupakan korban dalam polemik PAW tersebut. Itu karena, menurut tim hukum PDI-P, Harun berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

"Saudara Harun memiliki hak untuk dinyatakan sebagai calon anggota legislatif terpilih setelah pelaksaan keputusan MA dan MK tersebut. Hanya, ada pihak yang menghalang-halangi," kata Hasto.

Ia menambahkan, Harun tetap berhak menggantikan Nazarudin meskipun perolehan suara Harun lebih kecil dari perolehan suara Riezky Aprilia yang merupakan pemilik suara terbanyak kedua di bawah Nazarudin.

"Karena itu adalah sebagai bagian dari kedaulatan partai politik dan ada presedennya untuk itu, ketika almarhum Sutradara Ginting juga meninggal dan kami limpahkan suaranya kepada kader yang menurut partai terbaik," kata Hasto.

Saat ditanya soal keberadaan Harun, Hasto mengaku tidak tahu-menahu. Ia juga mengklaim tidak mengetahui adanya praktik suap dalam proses PAW yang melibatkan Harun.

"Sama sekali tidak tahu, karena partai telah menegaskan berulangkali melalui surat edaran untuk tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan apalagi sebuah tindakan yang melanggar hukum," kata Hasto.

Baca juga: Hasto Ungkap Alasan PDI-P Ajukan Harun Masiku Sebagai Pengganti Nazarudin Kiemas

Harun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

KPK sendiri hingga kini belum mengetahui keberadaan Harun. Harun disebut terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020) lalu, dua hari sebelum operasi tangkap tangan terhadap Wahyu dan tersangka lainnya.

Belakangan, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Sompie menyebut Harun telah tiba di Tanah Air pada Selasa (7/1/2020), sehari sebelum OTT terhadap Wahyu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X