Karyawan Minta BPK Turun Tangan Mengaudit Dewas TVRI

Kompas.com - 24/01/2020, 13:23 WIB
Kain hitam terpasang di gedung TVRI, Senin (20/1/2020), tak lama setelah pemberhentian Helmy Yahya sebagai direktur utama. ISTIMEWAKain hitam terpasang di gedung TVRI, Senin (20/1/2020), tak lama setelah pemberhentian Helmy Yahya sebagai direktur utama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal meminta Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) turun tangan mengaudit Dewan Pengawas TVRI.

Permintaan itu diutarakan karena dirasa ada yang janggal dari pemecatan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI.

"Karyawan pun menilai ada apa sebenarnya di balik pemberhentian Helmy. Sekaligus, justru kita minta Dewas (Dewan Pengawas) diaudit oleh BPK," kata Agil pada Kompas.com, Kamis (24/1/2020).

Baca juga: Karyawan TVRI: Apa Kesalahan Helmy Yahya yang Mendasar sehingga Dipecat?

Agil mengatakan, pemecatan Helmy Yahya berdampak buruk pada kesejahteraan karyawan.

"Karyawan itu semakin bingung. Gara-gara persoalan Dewas dan direksi yang tidak berujung pangkal ini, kesejahteraan karyawan menjadi terabaikan," ungkap dia.

Agil mengatakan, Pelaksana Tugas Direktur Utama TVRI Supriyono bersama Direktur Keuangan Isnan Rahmanto sempat menggumpulkan karyawan untuk membahas pembayaran tunjangan kinerja.

Dalam pertemuan itu, Isnan mengaku sudah mengingatkan agar Dewan Pengawas berpikir dua kali ketika memecat Helmy Yahya.

Baca juga: Dewas TVRI Sebut Siaran Liga Inggris yang Dibeli Helmy Yahya Tak Sesuai Jati Diri Bangsa

"Karena akan berdampak pada kekisruhan dan menghambat proses pencairan tunjangan kinerja dari negara," ujar Agil.

Agil menjelaskan, berdasarkan penuturan Isnan, jika saat ini TVRI memaksakan membayar tunjangan kinerja pada bulan Februari, maka akan berimbas pada pembayaran gaji bulan Juli mendatang.

"Maka risikonya pada bulan Juli seluruh karyawan TVRI terancam tidak bisa bergaji lagi, karena total anggaran gaji Rp 69 miliar telah terpakai untuk membayar sekitar 4.800 gaji dan tunjangan kinerja karyawan pada semester pertama di tahun 2020," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan menilai pemecatan Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas TVRI diperlukan audit oleh BPK.

Baca juga: Helmy Yahya Dipecat, Tunjangan Kinerja Karyawan TVRI Tertunda

Farhan mengatakan, pemecatan Helmy sebagai Direktur Utama adalah langkah yang salah.

Sebab, di bawah kepemimpinan Helmy Yahya TVRI dinilai telah banyak berbenah dan memasuki kinerja programming tepat dalam parameter kuantitatif yang diakui.

"TVRI adalah aset bangsa yang harus diselamatkan. Untuk itu perlu dilakukan audit investigasi lanjutan atau penyelidikan dengan tujuan tertentu," kata Farhan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/1/2020).

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X