Kompas.com - 24/01/2020, 11:43 WIB
Ketua KPU, Arief Budiman, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10 /1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua KPU, Arief Budiman, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10 /1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap tak melarang mantan narapidana korupsi ikut Pilkada 2020. 

Sesuai dengan putusan uji materi Mahkamah Konstitusi (MK), mantan narapidana yang dilarang mencalonkan diri pada pilkada adalah mereka yang belum sampai lima tahun keluar dari penjara.

Di luar itu, eks napi, termasuk eks napi koruptor, tetap dibolehkan menjadi calon kepala daerah.

"Ini bukan persoalan percaya diri atau enggak percaya diri. Problemnya adalah MK sudah memutuskan bahwa napi korupsi boleh maju (pilkada), bukan hanya napi korupsi, napi apa pun boleh maju setelah jeda lima tahun," kata Arief di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Ketua KPU Harap Anggaran Pilkada 2020 Dicairkan Tepat Waktu

Arief mengatakan, karena adanya putusan MK itu, sudah tidak relevan lagi untuk berpolemik mengenai ada tidaknya larangan mantan napi korupsi maju pada pilkada.

KPU, kata dia, membuat aturan sesuai dengan putusan hukum MK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena putusan MK sudah memperbolehkan (napi korupsi ikut pilkada) ya sudah enggak bisa lagi (melarang)," ujar Arief.

Atas putusan MK itu, KPU telah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (HAM) serta ahli hukum.

Hasil dari komunikasi ini dijadikan bahan pertimbangan bagi KPU dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pilkada yang memuat aturan pembatasan pencalonan mantan narapidana.

Arief berharap, pihaknya dapat segera menyelesaikan PKPU tersebut karena tahapan Pilkada 2020 telah berjalan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Nasional
Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Nasional
Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Nasional
Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Panglima TNI Kirim 30 Nakes ke Sumedang untuk Percepatan Penanganan Covid-19

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Vaksinasi Dosis Ketiga Ditarget 2022, Sasar Lansia dan Kelompok Defisiensi Imunitas

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Panglima TNI Perintahkan Jajarannya Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Ketua DPR Minta BSSN Segera Berbenah Pasca-peretasan

Nasional
Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Jokowi: Kemitraan ASEAN dan Korsel Harus Fokus pada Ekonomi Hijau dan Digital

Nasional
Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Situs Judi dan Pornografi Online belum Ditutup, Polisi Masih Lakukan Pengembangan

Nasional
Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Di KTT, Jokowi Sebut ASEAN Tak Ingin Terjebak Rivalitas dengan China

Nasional
Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.