Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/01/2020, 11:02 WIB
Dani Prabowo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memperketat pintu masuk negara guna mengantisipasi penyebaran virus corona yang masuk dari luar negeri.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan, selain menyiagakan thermo scanner (alat pengukur suhu tubuh) di 135 pintu masuk negara, baik darat, laut, maupun udara, ada langkah lain yang juga telah dilakukan pihaknya.

"Antisipasi kita lakukan terus menerus, mulai dari pintu bandara, edukasi kepada masyarakat," kata Terawan seperti dilansir dari laman sehatnegeriku.kemkes.go.id, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Kemenkes Siaga Satu Virus Corona, Terawan Minta Masyarakat Tetap Tenang

Antisipasi itu meluputi pemberian health alert card, edukasi dan informasi kepada masyarakat, hingga menyiapkan 100 rumah sakit rujukan infeksi emerging.

Selain itu, Kemenkes bekerja sama lintas-sektor serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak kesehatan akibat virus tersebut.

"Saya kan sudah utarakan di media massa berlakulah hidup sehat, kalau batuk ya ditutup, kalau sedang flu ya pakai masker, jangan sampai menulari temannya," kata dia.

Terawan mengingatkan, bila nantinya didapati warga yang memiliki gejala seperti terkena paparan virus tersebut, diharapkan agar proses diagnosa dilakukan secara detail dan lengkap.

Mengonfirmasi riwayat perjalanan serta interaksi kepada pasien yang terjangkit harus dilakukan secara detail guna memastikan apakah pasien itu benar-benar terjangkit virus tersebut atau tidak.

Baca juga: Virus Corona Merebak, KBRI Bentuk Satuan Tugas untuk Cek WNI di China

Langkah ini penting agar nantinya justru tidak menimbulkan kesalahan diagnosis yang akan berujung pada kesalahan pada penyebaran informasi kepada masyarakat.

Sebab, dampak yang timbul dari penyakit ini tak hanya semata-mata pada aspek kesehatan semata, tetapi juga dapat berdampak pada aspek perekonomian negara.

"Diwaspadai nomor satu adalah riwayat perjalanannya, itu sangat penting, atau kontak dengan siapa, itulah yang harus kita tahu," ucap dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com