Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Virus Corona Masuk ke Indonesia, Ini yang Dilakukan Kemenkes

Kompas.com - 24/01/2020, 11:02 WIB
Dani Prabowo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memperketat pintu masuk negara guna mengantisipasi penyebaran virus corona yang masuk dari luar negeri.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan, selain menyiagakan thermo scanner (alat pengukur suhu tubuh) di 135 pintu masuk negara, baik darat, laut, maupun udara, ada langkah lain yang juga telah dilakukan pihaknya.

"Antisipasi kita lakukan terus menerus, mulai dari pintu bandara, edukasi kepada masyarakat," kata Terawan seperti dilansir dari laman sehatnegeriku.kemkes.go.id, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Kemenkes Siaga Satu Virus Corona, Terawan Minta Masyarakat Tetap Tenang

Antisipasi itu meluputi pemberian health alert card, edukasi dan informasi kepada masyarakat, hingga menyiapkan 100 rumah sakit rujukan infeksi emerging.

Selain itu, Kemenkes bekerja sama lintas-sektor serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak kesehatan akibat virus tersebut.

"Saya kan sudah utarakan di media massa berlakulah hidup sehat, kalau batuk ya ditutup, kalau sedang flu ya pakai masker, jangan sampai menulari temannya," kata dia.

Terawan mengingatkan, bila nantinya didapati warga yang memiliki gejala seperti terkena paparan virus tersebut, diharapkan agar proses diagnosa dilakukan secara detail dan lengkap.

Mengonfirmasi riwayat perjalanan serta interaksi kepada pasien yang terjangkit harus dilakukan secara detail guna memastikan apakah pasien itu benar-benar terjangkit virus tersebut atau tidak.

Baca juga: Virus Corona Merebak, KBRI Bentuk Satuan Tugas untuk Cek WNI di China

Langkah ini penting agar nantinya justru tidak menimbulkan kesalahan diagnosis yang akan berujung pada kesalahan pada penyebaran informasi kepada masyarakat.

Sebab, dampak yang timbul dari penyakit ini tak hanya semata-mata pada aspek kesehatan semata, tetapi juga dapat berdampak pada aspek perekonomian negara.

"Diwaspadai nomor satu adalah riwayat perjalanannya, itu sangat penting, atau kontak dengan siapa, itulah yang harus kita tahu," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com